spot_img
Selasa, Juli 16, 2024
spot_img

Kejanggalan Proses Menuju Guru Besar: Ada Nama Bamsoet hingga Sufmi Dasco Ahmad

KNews.id –  Jakarta – Belakangan deretan nama pejabat publik menjadi sorotan, lantaran ditemukan kejanggalan proses yang dilewati untuk mendapat gelar guru besar atau profesor. Dari deretan nama itu, ada golongan politikus hingga jaksa. Bambang Soesatyo atau Bamsoet sapaannya, ia termasuk salah satu dari deretan nama itu. Ada pula nama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani yang diduga janggal prosesnya untuk mendapat gelar profesor.

1. Jaksa Muda Reda Manthovani

- Advertisement -

Nama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Reda Manthovani masuk dalam daftar pejabat publik yang diduga mendapat gelar profesor dengan proses janggal. Ia diduga memanfaatkan jurnal predator untuk memenuhi syarat permohonan guru besar.

Sejak Maret 2024, menelusuri kejanggalan proses mendapat gelar guru besar tersebut, Reda yang mengajukan loncat jabatan lektor ke guru besar menggunakan International Journal of Cyber Criminology (IJCC) dan International Journal of Criminal Justice Science (IJCJS) untuk menerbitkan empat artikel ilmiahnya.

Belakangan diketahui, dua jurnal itu bermasalah karena sudah discontinued atau tak lagi terbit. Ada pula dugaan diterbitkan perusahaan paper mill yang memproduksi jurnal bodong.

Reda mengeklaim artikelnya di IJCC dan IJCJS terbit sesuai dengan prosedur. Menurut dia, banyak calon guru besar dan dosen menerbitkan artikel di dua jurnal itu. “Saya tak mengetahui apakah jurnal itu sedang dalam penyelidikan sebagai jurnal predator atau tidak,” katanya, dalam laporan Tempo.co yang terbit pada Sabtu, 6 Juli 2024.

- Advertisement -

2. Muhammad Afif Hasbullah

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2018-2023, Muhammad Afif Hasbullah juga diragukan proses mendapat gelar guru besar. Ia dikukuhkan menjadi profesor ilmu hukum Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan, Jawa Timur, pada 2023.

Afif diduga melakukan pelanggaran dalam memenuhi syarat sebagai guru besar, lantaran artikelnya sebagai syarat khusus tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Artikel Afif yang berjudul Legal Policies for Handling the Covid-19 Pandemic in the Perspective Emergency Law and Human Rights terbit di jurnal yang didedikasikan untuk artikel ilmiah bahasa dan sastra Italia.

Tempo menelusuri kejanggalan berbagai persyaratan Afif yang tetap diloloskan oleh tim penilai. Padahal, semua artikel ilmiahnya diberi label merah. “Saya browsing dan mendapati jurnal itu masuk Scopus, sehingga aplikasi di sana,” kata Afif dalam Tempo.co yang terbit pada Sabtu, 6 Juli 2024.

3. Sufmi Dasco Ahmad

Sufmi Dasco Ahmad salah satu pejabat publik yang juga ditemukan kejanggalan dalam proses mendapat gelar guru besar. Ia dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hukum Universitas Pakuan pada 1 Desember 2022.

Ditemukan dugaan kejanggalan gelar akademik Dasco. Adapun dokumen permohonan gelar guru besar di Kementerian Pendidikan tercatat, Ketua Harian Partai Gerindra itu menjadi dosen sejak September 2010.  Nyatanya, informasi riwayat mengajar Dasco berbeda dengan keterangan di situs Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang diakses pada pekan pertama Juni 2024.

Ketika dikonfirmasi, Dasco menyatakan gelar profesor yang ia terima ditempuh melalui mekanisme yang sesuai. “Saya melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian.”

4. Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet sedang berambisi menjadi calon guru besar di Universitas Borobudur.

Ketua Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), Gunadi, mengatakan, syarat untuk menjadi guru besar harus menjalankan pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tiga indikator tersebut akan digabungkan menjadi angka kredit kumulatif atau nilai KUM.  “Misalnya untuk memenuhi indikator pengajaran, dosen wajib minimal mengajar 12 SKS (Satuan Kredit Semester),” kata Gunadi saat dihubungi, Ahad, 30 Juni 2024.

Gunadi meragukan Bambang mencapai KUM sebesar 1.100. Sebab, Bambang sibuk di dunia politik. Jika pun Bambang banyak menerbitkan artikel ilmiah, belum tentu mencapai angka itu. Sebab, masing-masing indikator memiliki porsi yang harus dipenuhi.  “Mungkin artikel ilmiah bisa banyak, tapi pengajaran tak bisa dipaksa. Paling mentok berapa SKS,” kata Gunadi.

Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur, Faisal Santiago mengatakan, angka kredit (KUM) Bambang sudah melebihi syarat mengajukan gelar guru besar. Nilai KUM Bambang sudah hampir mencapai 1.100. Adapun guru besar atau profesor harus memenuhi nilai KUM minimal 850 atau 1.050 poin.

Faisal Santiago mengatakan Universitas Borobudur yang akan mengusulkan Bamsoet menjadi guru besar. Pengusulan itu dilakukan dengan mekanisme loncat jabatan. Sebab, jabatan akademik Bamsoet sebagai dosen masih di jenjang lektor. “Dalam aturan boleh loncat yang penting ada artikel yang masuk dalam jurnal bereputasi Scopus,” kata Faisal, Senin 17 Juni 2024.

Bambang Soesatyo mengeklaim pengajuan gelar guru besar dia telah sesuai dengan peraturan. “Saat ini permohonan guru besar masih dalam proses pengajuan dan menunggu penetapan nominasi peserta serdos (sertifikasi dosen) dari Dirjen Dikti. Selama itu belum keluar dan statusnya Eligeble, saya tidak bisa mengisi atau upload beban kerja dosen (BKD) tahun 2022 dan 2023. Jadi, aneh juga kalau ada pihak yang mempersoalkan, karena kami masih mengikuti proses,” katanya dalam rilis siaran pers yang diterima Tempo di Jakarta, Senin 17 Juni 2024.

Bamsoet baru-baru ini mengomentari soal hal rancu gelar akademik dia. Ia lebih dahulu mendapat gelar S2 ketimbang S1. “Sangat aneh bila saat ini masih ada terus mempermasalahkan gelar S2 saya. Pernyataan yang disampaikan sangat tendensius dan menyerang serta merusak reputasi saya baik sebagai dosen ataupun Ketua MPR, ” kata Bamsoet dalam rilis yang diterima, Sabtu, 6 Juli 2024. “Padahal mereka tidak memahami dengan pasti aturan yang berlaku saat itu sebelum berlakunya UU Dikti Nomor 12 tahun 2012.”

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), Bamsoet lebih dahulu menyelesaikan S2 sebelum lulus S1. Bamsoet lulus S2 di Institut Management Newport Indonesia (IMNI) atau Sekolah Tinggi Manajemen IMNI pada 1991. Sedangkan, Bamsoet baru menyelesaikan S1 pada 1992 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.

“Orang hanya melihatnya saya lulus S2 terlebih dahulu dibanding S1. Hal ini dapat saya pertanggungjawabkan. Tidak ada penyimpangan yang dilakukan. Saya mengikuti proses belajar mengajar dengan tekun sambil bekerja. Saya juga aktif di Perkumpulan Ikatan Alumni IMNI dan Ikatan Alumni STEI hingga saat ini,” kata Bamsoet.

(Zs/tmp)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini