Oleh : Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum Mujahid 212
(Enough is Jokowi)
KNews.id- Ada tersebar wacana Jokowi diperpanjang untuk jabatan Presiden menjadi tiga periode, dan ada juga wacana Jokowi ikut kembali menjadi Capres 2024. Wacana atau ide atas perpanjangan masa jabatan dan atau turut berkompetisi  mencalonkan diri menjadi capres kembali ini pastinya dari orang yang tak bisa dipertanggung jawabkan secara konsitusi yang berlaku positif dan menyinggung rasa keadilan serta moralitas bangsa yang rakyatnya punya hak daulat terhadap negara Republik Indonesia.
Lebih baik Jokowi konsentrasi saja sampai 2024 dan pacu ketertinggalan pengelolaan negara khusunya pada bidang ekonomi dan hukum yang nampak mengalami kemunduran bahkan terpuruk. Selain wacana ini melanggar beberapa konstitusi, bila Jokowi tergiur atau berkeinginan menjabat ( 3 periode ) saat UUD 45 masih berlaku a quo saat ini.
Perubahan ( UUD. 1945 ) tentu terkait dengan kebutuhan dan konsistensi moralitas anak bangsa dan negara, mesti didahului dengan berbagai dialog kebangsaan yang bersifat strategis, tentunya didahului dengan mengundang seluruh tokoh bangsa dari berbagai lapisan.
Pastinya, wajib mesti ada mandat dari wakil rakyat atas sepersetujuan rakyat bangsa ini yang punya hak daulat tertinggi terhadap Negara. Pastinya bangsa ini tidak pernah memandatkan agar wakil rakyat mengamandemen UUD. 45 untuk jabatan 3 periode atau lebih atau seumur hidup. Serta pemilu pilpres 2019 pun, pelantikan dan sumpah Jokowi, selaku Presiden NRI, bukan untuk masa jabatan  3 periode atau lebih atau seumur hidup.
Sepertinya wacana inkonsitusional ini, secara politis adalah sama saja menampar wajah, mengejek atau cari muka kepada Jokowi bahkan menginjak injak kepala Jokowi . Jadi wajar jika Jokowi dan DPR mesti abaikan wacana cacat hukum ini. (AHM)
