spot_img
Rabu, Juni 26, 2024
spot_img

Kapolri Dapat Memerintahkan Penyidik Polri Proses dan Tangkap Ketua KPU Hasyim Ashari

Oleh : Damai Hari Lubis

KNews.id – Hasyim Ashari Ketua KPU RI. si penyuka perilaku asusila idiom, dendeng basah Dapat segera diproses dan langsung dinyatakan sebagai tersangka, karena perbuatannya merupakan tindak pidana umum bahkan delik yang dilakukannya (dapat dianggap) sebagai temuan sendiri oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo, berdasarkan pasal 108 ayat (2) KUHAP.

- Advertisement -

Dengan catatan, andai ternyata laporan kepada DKPP RI/ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Kamis, 18 April 2024 oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dan partner hukumnya, terkait kasus asusila Hasyim terhadap klien LBH. APIK seorang perempuan petugas PPLN/ Pantia Pemilihan Luar Negeri, hasil sidang etik DKPP terhadap Hasyim menyatakan ; “Terbukti melanggar dan dikenakan sanski hukum”

Maka kelak, berdasarkan temuan hukum oleh publik serta temuan penyidik polri sendiri, atas dasar hukum kali keberapa dari hasil putusan DKPP terhadap Hasyim, maka Penyidik Polri berkewenangan memproses hukum Hasyim yang nota bene merupakan pejabat Ketua KPU. RI. Terlebih fakta hukum Hasyim pernah diputuskan oleh DKPP sebelumnya atas perbuatannya yang dilaporkan oleh korban Hasnaeni alias wanita emas dalam perkara yang sama yakni “dendeng basah”, dengan cara melalui bujuk rayu dan oleh sebab kekuasaan dan atau jabatan yang Ia miliki.

- Advertisement -

Sehingga kedua perilaku Hasyim terhadap Hasnaeni dan Perempuan petugas PPLN. tergolong tindak pidana umum, selebihnya perbuatan Hasyim selaku pejabat publik, sebagai bagian dari nepotisme dan tercela, selain melanggar asas proporsionalitas, melanggar asas kredibilitas dan asas akuntabilitas Jo. UU. No.28 Tahun 1999 Jo. TAP MPR RI. Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa Jo. Pasal perbuatan tindak pidana asusila, karena dilatarbelakangi.

Bukan lantaran suka sama suka, melainkan kategori kejahatan verbal dengan adanya intimidasi tekanan moral oleh sebab jabatan si Pelaku/ Hasyim sehingga patut diduga merupakan perbuatan TPKS/ Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 65-66 Kuhp

- Advertisement -

Dan perbuatannya yang kini sedang dalam proses sidang etik oleh DKPP atas dasar laporan oleh LBH APIK dan partner hukum mereka, adalah setelah tanggal 14 Februari 2024 atau usainya pengumuman hasil pemilu oleh KPU.

Atas kausalitas hukum yang ada, terkait Hasyim justru penyidik dapat dengan mudah menindaklanjuti perkara a quo in casu, jika sudah mendapat putusan dari DKPP Jo. Laporan LBH. APIK terkait petugas PPLN Jo. yang mendasarinya putusan DKPP Jo. laporan Hasnaeni, sehingga secara teori asas-asas hukum pidana, perilaku Hasyim merupakan kumulasi tindak pidana atau pengulangan perbuatan (concursus atau samenloop) dalam kategori concursus realis, Jo.65-66 KUHP.

Memang secara ketentuan hukum, hasil sidang etik DKPP “dengan bunyi putusan telah terbukti adanya terjadi pelanggaran, mesti didahulukan sebelum proses yurisdiksi penyidik polri dimulai.

Sebagai bukti penguat pendapat hukum ini, bahwa perbuatan delik Hasyim ini berulang/ konkursus realis, yang merupakan ranah pidana umum dan merupakan delik aduan yang sudah dilaporkan/ diadukan oleh korban serta publis atau sepengetahuan (notoire feiten notorius), sehingga secara hukum tidak membutuhkan laporan atau aduan lagi kepada pihak penyidik melainkan cukup konfirmasi kepada korban dan langsung investigasi kepada si pelaku/ Hasyim dengan menggunakan asas progresif berdasarkan perspektif dan substantif pasal 108 ayat (2) KUHAP : “bahwa setiap orang wajib melaporkan jika mengetahui adanya tindak pidana kepada pihak kepolisian “.

Sehingga perbuatan delik yang sudah beberapa kali dilakukan oleh Hasyim dapat menjadi dalil- dalil temuan-temuan para penegak hukum polri, termasuk temuan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Dari peristiwa hukum ini menunjukan bahwa perkara aquo Hasyim, bukan pelanggaran yang harus melalui Laporan ke BAWASLU, melainkan ranah pidana umum, sehingga perdebatan (debatebel) terkait yurisdiksi kompetensi tingkah polah penyuka “dendeng basah” ini, adalah hal yang mubazir, alias tidak perlu berkepanjangan melainkan kapan action penyidik polri memproses dan menangkap serta menahan Hasyim Ashari, sebagai manfaat hukum dengan efek jera, kepastian hukum dan keadilan.

(Zs/NRS)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini