KNews.id- Sejumlah tokoh menghadiri acara deklarasi maklumat Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Selasa (18/8) siang tadi.
Pada acara tersebut, dibacakan delapan poin maklumat KAMI hingga penyampaian pesan presidium KAMI oleh mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo; pemimpin Komite Khittah Nahdlatul Ulama 1926, Prof Rochmat Wahab; dan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran mengatakan, kehadiran KAMI mengindikasikan mandeknya proses demokratisasi di Indonesia.
Menurut Andi, pemerintah, partai politik dan parlemen perlu melakukan koreksi total terhadap peran dan fungsinya. Sebab tak bisa dipungkiri bahwa posisi eksekutif saat ini sangat powerful.
“Sementara lembaga-lembaga negara penyeimbang lainnya dalam posisi ‘sub-ordinasi’ eksekutif,” ujarnya, Selasa (18/8).
Andi melanjutkan, pemerintah idealnya segera melakukan dialog dengan KAMI dan melakukan reformasi, redesign dan reorientasi pembangunan dari model yang sedang dijalankan selama ini.
“Jika pemerintah abai dan tidak merespons arus kritikan yang menderas sebagaimana selama ini, maka KAMI bisa menjadi lokomotif reformasi jilid dua,” tegas Andi. (Ade)
