KNews.id – Jakarta – Pengamat politik Jamiludin Ritonga menilai wajar terjadi perubahan sikap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) terkait keberlanjutan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Cari Ensiklopedia Menurut Jamiluddin, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memaksa Jokowi berubah sikap.
“Perubahan sikap Jokowi itu memang wajar dan normal. Sebab, pascaputusan MK, posisi Gibran secara politis sudah di ujung tanduk,” kata dia kepada awak media, Minggu (11/10).
Diketahui, MK dalam pertimbangan putusan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan. Setelah putusan itu, sikap Jokowi terkait keberlanjutan pemerintahan Prabowo-Gibran berubah drastis.
Sebelumnya, Jokowi secara terbuka menyampaikan dukungan dua periode untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, saat dicecar awak media di kediamannya di Banjarsari, Solo, Kamis (8/10) mengenai kelanjutan wacana dukungan dua periode, Jokowi hanya bilang bahwa pemilu masih jauh. Menurut Jamiluddin, putusan MK membuat banyak publik marah, karena merasa dibohongi Gibran terkait pencalonan pada 2029.
