KNews.id- Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik melontarkan sindiran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyentil sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rachland Nashidik menyindir bahwa sikap Jokowi itu adalah cara cepat untuk cici tangan dari persoalan yang sedang dihadapai BUMN.
“Cara jenius untuk cuci tangan,” katanya mellaui akun Twitter @rachlannashidik pada Senin, 18 Oktober 2021.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyentil sejumlah BUMN dengan kondisi keuangan yang sakit sehingga berkali-kali mendapatkan suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN kan banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit tambahi PMN. Sakit, suntik PMN. Maaf. Terlalu enak sekali,” ungkapnya dalam pengarahan bersama Direktur Utama BUMN pada Sabtu, 16 Oktober 2021, dilansir dari CNN Indonesia.
Jokowi berujar bahwa pemberian perlindungan melalui PMN mengurangi nilai yang dibangun BUMN. Salah satunya, yakni nilai kompetisi yang membuat perseroan tidak berani bersaing mengambil risiko dan tidak dijalankannya nilai profesionalisme. Oleh karenanya, Jokowi meminta Menteri BUMN, Erick Thohir untuk tidak memberikan pendanaan bagi perusahaan dengan kondisi keuangan yang sekarat.
“Sudah lupakan pak Menteri. Lupakan proteksi-proteksi itu,” ujarnya. Jokowi lantas mengingat bahwa visi negara untuk BUMN sudah jelas, yakni dapat mendunia dan bersaing secara global. ia mengancam akan membubarkan perusahaan yang tidak sehat karena modal penyertaan yang diberikan kepada perseroan membuat visi tersebut terlupakan.
“Kalau saudara-saudara tidak merespons dari ketidakpastian ini dengan adaptasi secepat-cepatnya, kalau pak Menteri sampaikan ke saya, ‘Pak, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya BUMN’. Kalau saya langsung, ‘tutup saja’. Nggak ada selamet-selametin kalau sudah begitu,” cetus Jokowi.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menyuntikkan dana sebesar Rp106 triliun hingga 2022. Sebagian dana tersebut telah disuntikkan ke sejumlah BUMN seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp7,9 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp7 triliun, dan PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp19 triliun. Pada 2022, PMN yang telah disetujui oleh Komisi VI DPR RI akan disalurkan kepada 12 perusahaan pelat merah sebesar Rp71,44 triliun. (AHM/trkn)
 yang menyentil){kind=link}