KNews.id- Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran meminta pemerintah mengambil kebijakan yang adil menyusul perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 4. Keadilan itu, misalnya, merelaksasi kegiatan ekonomi di hotel dan restoran layaknya aktivitas di pasar tradisional.
“Yang diperhatikan hanya pasar tradisional, warteg, mereka boleh buka. Tapi kegiatan di hotel, ballroom, tidak boleh. Jangan sampai ada diskriminasi,” ujar Maulana saat dihubungi.
Maulana mengungkapkan, selama ini hotel dan restoran menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam mengatur tamunya agar penyebaran Covid-19 dapat diantisipasi. Hotel dan restoran bahkan telah mengantongi sertifikat CHSE sebagai standar penerapan protokol di tengah pandemi.
PHRI menyayangkan pemerintah tidak mempertimbangkan upaya pelaku usaha hotel dan restoran dalam mematuhi peraturan protokol kesehatan tersebut. Pemerintah, kata Mualana, malah melonggarkan kegiatan di ruang-ruang yang berpotensi mempertemukan banyak orang dan berisiko meningkatkan penularan Covid-19.
“Ada tempat-tempat usaha yang protokolnya ketat, sesuai (aturan), namun tidak dibuka (kegiatan ekonominya). Dalam hal mengeluarkan kebijakan ini tidak fair,” kata Maulana.
Maulana melanjutkan, jika kegiatan usaha di hotel dan restoran dibatasi, perpanjangan PPKM Level 4 akan memberikan dampak berkepanjangan. Pelaku usaha akan menghadapi kerugian yang besar dan berpotensi gagal bayar.
Saat ini, kata Maulana, pelaku usaha hotel dan restoran sudah tidak memiliki cadangan dana seperti tahun lalu untuk mempertahankan bisnisnya. Meski sempat terjadi pertumbuhan okupansi kamar hotel pada kuartal II lalu, pergerakan itu masih jauh di bawah angka normal atau sebelum pandemi Covid-19.
“Dari rate saja kami sudah turun 30-40 persen. Jadi kalau dibandingkan (dengan sebelum wabah), tidak ada pertumbuhan,” ujar Maulana.
Maulana membenarkan ada beberapa hotel yang telah mengubah model bisnya dengan melayani tamu untuk kepentingan isolasi mandiri sebagai strategi mempertahankan usaha. Namun, jumlah hotel yang melakukan manuver tersebut tidak terlampau besar sehingga banyak pengusaha yang memilih menutup usahanya untuk sementara.
Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan memperpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021. Dia menjelaskan PPKM Level 4 yang diperpanjang sepekan ke depan akan menyesuaikan dengan aktivitas dan kondisi masing-masing daerah. Untuk mengurangi beban masyarakat akibat pembatasan, kata Jokowi, pemerintah akan mendorong percepatan realisasi bantuan sosial.
“Pemerintah akan mendorong percepatan program PKH, bansos tunai, dan BLT Desa, serta bantuan untuk usaha mikro kecil, PKL, dan warung. Bantuan subsidi upah sudah mulai berjalan, dan bapnres mikro sudah mulai diluncurkan,” ujar Jokowi. (Ade/tmpo)
 Maulana Yusran meminta pemerintah mengambil kebijakan){kind=link}