Oleh: Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 212
KNews.id- Dalam sektor penegakan hukum nampak saat ini, banyak faktor sisi gelap penegakan hukum terjadi ditanah air, selain adanya Pembunuhan Berencana yang justru dilakukan oleh Angota Polri selevel Jendral, ternyata, penegakan hukumnya terhadap sang pelaku Irjen. Pol Sambo, menyisakan pembangkangan hukum dan ketidak patuhan terhadap Kapolri Listyo Sigit, terbukti beberapa perwira tinggi dan jendral pun dimutasi dan dipecat keanggotaannya dari Polri, serta pembangunan ekonomi fakta terdapat banyak beberapa peristiwa kontradiktif atau kebalikan atas janji-janji Jokowi sebagai pejabat publik negara nomor 1 di RI.
Versi Fadli Zon sudah mencapai 100 kebohongan, sehingga semakin mendegradasi atau bertambahnya krisis kepercayaan daripada bangsa ini kepada dirinya selaku seorang pemimpin, maka bijaksana sebaiknya Jokowi tidak perlu egois, atau ngotot mempertahankan kursi kekuasannya selaku Presiden, kasihan rakyat bangsa ini, selalu dibohongi dengan janji – janji palsu.
Di antara janji Jokowi yang nonsense, pasti tidak akan terwujud adalah ekonomi negara ini akan meroket, meroket bagaimana mungkin dengan kondisi riil yang ada?. Termasuk membuktikan ucapannya terkait, rakyat dibawah garis ektra kemiskinan akan berada pada posisi dibawah 0 % pada tahun 2024.
Karena pada praktiknya suara rakyat dan pengusaha kecil telah menjerit, serta menurut beberapa ahli ekonom, akibat kenaikan BBM akan berdampak ganda ( multiplier effect), serta meluas menimpa rakyat miskin. Walau sebelumnya pada bulan Juli Jokowi berbohong yang kesekian puluh kalinya, menyatakan ; ” tidak akan ada kenaikan BBM. Sampai dengan akhir tahun 2022 “. Maka jika memperhatikan pernyataan Moh.Mahfud MD.
Yang mengutip TAP MPR RI No. VI Tahun 2001, Tentang Etika Kehidupan Berbangsa ” Presiden atau pemimpin harus mundur, gak perlu diminta oleh masyarakat, harus tahu diri, kalau anda sudah tidak dipercaya”. Maka langkah ideal serta gentleman bagi Jokowi, adalah ajukan undur diri sebagai Presiden RI. Lalu ketentuan sistim hukum yang akan mencari serta mendapatkan pengganti Presiden RI sampai dengan sisa jabatan 2022- 2024. (AHM)
