KNews.id- Ada dugaan di bawah kendali dan kebijakan negara menyebabkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diam atas terbunuhnya enam Laskar FPI.
“Diamnya Presiden, juga menimbulkan praduga semua peristiwa keji termasuk dugaan perbuatan extra judisial killing yang dilakukan aparat kepolisian berada pada kendali dan merupakan kebijakan negara,” kata pengacara Ahmad Khozinudin, S.H dalam artikel berjudul “Presiden Jokowi Harus Bicara, Negara Ini Punya Pemimpin”
Kata Ahmad Khozinudin, patut diduga, dalam peristiwa enam Laskar FPI mati ditembak polisi bukan hanya terjadi pelanggaran HAM berat, tetapi juga ada Kejahatan yang justru di legitimasi oleh Negara (State Crime).
“Bagaimana rakyat mendapatkan keadilan, jika pemimpinnya justru bungkam? Bagaimana rakyat mau menempuh perjuangan keadilan dan meminta perlindungan negara, jika Negara justru mengambil sikap diam?” ungkapnya.
Semestinya, Presiden dapat segera mengumumkan keprihatinan pemerintah atas terjadinya peristiwa ini. Selanjutnya, meminta aparat penegak hukum sebagai organ negara agar segera mengusut tuntas.
Kata Ahmad Khozinudin, Presiden juga perlu menghimbau kepada seluruh rakyat agar tetap tenang, mempercayakan penyelesaian masalah kepada Negara dan tidak mengambil jalan penyelesaian dengan caranya sendiri. Masyarakat dihimbau untuk tetap taat hukum, dan melakukan tindakan dalam koridor hukum.
Presiden juga wajib menunjukkan rasa prihatin dan bela sungkawa kepada keluarga terlepas masih ada tafsir berbeda antara klaim kepolisian dan keterangan FPI atas peristiwanya. Bagaimanapun, keluarga bukanlah penjahat. Mereka mengalami kesedihan luar biasa karena ditinggal mati anggota keluarganya. (AHM)
Sumber: SuaraNasional
