KNews.id- Ferry Juliantono selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra menyampaikan sikapnya pribadi terhadap isu dugaan bisnis tes polymerase chain reaction (PCR) yang melibatkan Menko Luhut Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Menurutnya, bukti yang sudah ada dalam dugaan keterlibatan Luhut Pandjaitan serta Erick Thohir di bisnis tes PCR ini sudah cukup, selain itu sudah ada yang melaporkannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam waktu dekat, Ferry Juliantono mengungkapkan, polemik bisnis tes PCR ini akan dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dalam waktu dekat kita akan laporkan ke BPK, juga dalam waktu dekat kita akan sampaikan kepada DPR,” katanya.
“Jadi supaya DPR juga melakukan investigasi tentang ini,” sambungnya, dilansir dari YouTube Akbar Faizal Uncensores.
Dia menilai, selain soal transparansi, ada juga tentang akuntabilitas akan siapa yang harus bertanggungjawab jika memang ada kesalahan. Menurutnya hal tersebut sangat penting untuk dituntut oleh rakyat, karena ini masalah moral yang penting.
“Saya sebagai pengurus pimpinan partai, merasa ini masalah besar,” ucapnya.
Ferry Juliantono menyatakan bahwa dia harus mempunyai integritas moral dalam menyampaikan sikapnya.
“Ini harus menjadi masalah yang harus dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Dikatakan bahwa mahasiswa yang mengedepankan moral mereka harus melihat isu ini sebagai peristiwa penting, menegaskan kalau ini persoalan etik.
Menurutnya permasalahan ini akan sampai ke DPR, dan dia meminta semua partai untuk menjadikan isu tersebut sebagai masalah.
“Masalah ini menyangkut soal kehormatan kita semua, integritas moral kita dituntut untuk ini. Moral dan kita pertaruhkan bangsa ini di sana,” ucapnya.
Sebab itu, dia menekankan bahwa Istana harus mengambil sikap terkait dengan isu bisnis tes PCR oleh lingkaran kekuasaan ini. Dikatakan Ferry Juliantono, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengambil sikap. Pasalnya, jika terus dibiarkan maka seolah Jokowi telah turut memperkaya orang lain.
“Saya khawatir, mudah-mudahan nggak, jangan sampai Pak Jokowi itu menjadi Presiden yang pertama kali diborgol karena kasus ini,” pungkasnya. (AHM/pkrt)
