Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
KNews.id – Jakarta 12 November 2026 – Perihal Topik Jokowi “ditinggalkan dan diserang” oleh sebab 8 fraksi DPR RI ditotal sudah mencapai 120 orang suara (cukup syarat quorum jo. UU. MD3) untuk meminta sidang paripurna dilakukan yang tendensius menuju “agenda makzulkan” Wapres Gibran yang diawali melalui HMP (Hak Menyampaikan Pendapat).
Break down dari 120 orang dari 8 anggota fraksi yang menandatangani HMP 1- PDIP 14 orang. 2- GOLKAR 11. 3- GERINDRA 11, 4- NASDEM 19. 5- PKB 18. 6- PKS 28 dan 7. PAN 1 serta 8. Partai DEMOKRAT 18 Orang.
Sehari sebelumnya Selasa, 10/11/2026 Gibran dihadapan Insan Pers menyatakan: dirinya disarankan oleh Presiden Prabowo agar melakukan perlawanan terhadap Putusan MA yang telah inkracht bahwa ijazahnya “cacat hukum” namun mendapat sanggahan oleh Kepala BAKOM Syahganda Nainggolan “Gibran bohong” berdasarkan pernyataan dan pendapat hukum Menkumham Prof. Yusril IM maka tidak mungkin Presiden memberikan masukan agar Gibran ‘fight’ atau perlawanan terhadap Putusan Kasasi MA/ Mahkamah Agung No. 742/ TUN/K/ 2026 dengan pola mengajukan PK (Peninjauan Kembali).
Secara yuridii5s formil atas Putusan Kasasi_MA andai Pihak Tergugatnya adalah Institusi Negara sesuai Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) maka Tergugat dilarang mengajukan PK. Sementara kenyataannya Tergugat Prinsipalnya dalam perkara nomor 742 dimaksud adalah Kemendikdasmen / Kemendiknas.
Namun informasi terakhir dari Budi Arie Ketua Umum Projo, bahwa Gibran resmi menyatakan mundur dari jabatan Wapres pada Rabu 11/11/2026.
Maka hal pengunduran diri ini, otomatis tidak lagi perlu melibatkan DPR RI (120 orang anggota DPR RI dari 8 fraksi) untuk pemakzulan Gibran, melainkan merujuk Konstitusi bahwa Presiden RI Bapak Prabowo memiliki kewenangan mengajukan 2 nama calon Wapres RI kepada MPR RI (ex officio DPR RI) dan sesuai ketentuan MPR RI harus memilih satu Wapres RI dari 2 calon untuk sisa masa jabatan Wapres 2026-2029.
Namun dalam pengamatan Penulis masih banyak suara Publik dan atau para tokoh yang “penasaran” sekalipun realitas Gibran mundur dari jabatan Wapres namun tetap berharap agar DPR RI sesuai Hak dan TUPOKSI Konstitusi memanggil Gibran untuk mengusut latar belakang dirinya terkait Ijazah SMA yang cacat hukum dan dalam konteks hubungan dengan Pamannya Anwar Usman (eks Ketua MK) yang pernah mendapat sanksi etik (Terkait Hubungan Semenda) oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) akibat Anwar ikut menyidangkan Permohonan Judicial review terhadap UU. Pemilu tentang persyaratan batas usia 40 Tahun. Sehingga dampak Putusan “Sah” oleh MK, Gibran bisa lolos menjadi Bakal Cawapres di 2024.
(FHD/NRS)
