KNews.id – Presiden Jokowi menyindir pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, banyak anggaran daerah yang tidak jelas kemanfaatannya untuk rakyat. Kesimpulan itu ia dapat berdasarkan temuannya.
Ia memberikan 3 contoh soal buruknya pengelolaan anggaran daerah. Pertama, anggaran penyuluhan pertanian.
“Saya berikan contoh, ada program penyuluhan pertanian. Ini APBD provinsi tidak perlu saya sebut mana, programnya untuk penyuluhan, meningkatkan kualitas SDM pertanian, anggarannya Rp1,5 miliar. Tapi, Rp1 miliar untuk perjalanan dinas,” katanya di Istana Negara, Senin (26/6).
Kedua, anggaran untuk pengembangan UMKM. Jokowi mengatakan mendapati APBN kabupaten untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dengan total pagu anggaran Rp2,5 miliar.
Tapi, dari total anggaran tersebut, Rp1,9 miliar digunakan untuk honor dan perjalanan dinas PNS.
Bayangkan, tidak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul mengembangkan usaha mikro,” katanya.
Ketiga, anggaran pembangunan balai penyuluh pertanian. Ia mengatakan alokasi anggaran yang digelontorkan sebuah kabupaten untuk merehabilitasi balai penyuluh pertanian mencapai Rp1 miliar.
Tapi, dari anggaran itu, Rp734 miliar di antaranya malah dihabiskan untuk perjalanan dinas dan rapat.
“(Temuan seperti) ini buanyak sekali, banyak, ribuan yang seperti ini,” katanya.
Jokowi tak mau masalah itu dilakukan oleh para menteri dan jajarannya. Ia tak mau uang rakyat digunakan seenaknya
“Kepada menteri dan pimpinan lembaga saya ingatkan kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN; menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat,” katanya. (Zs/CNN)
