KNews.id- Presiden Joko Widodo dianggap dikendalikan oleh oligarki dan kekuatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seandainya tetap ngotot menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, yang menegaskan bahwa sesuai UU, Jokowi harus menggelar Pilkada sebagai pengganti Anies.
“Jokowi menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI adalah pelanggaran UU. Karena kepala daerah dipilih secara demokratis. Tidak ada aturan kepala daerah ditunjuk oleh Presiden. Jadi penunjukan Gubernur DKI itu langgar konsitusi dan antidemokrasi,” ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (10/10).
