Tidak hanya itu, usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sekitar Kementerian/Lembaga yang pegawainya pindah lebih dulu juga akan terkena dampaknya.
“Misalnya di Sekretariat Negara, pegawainya pindah ke IKN, warung di sekitar akan sepi, karena biasanya ada yang beli siang sampai malam dari pegawai di Sekretariat Negara,” tuturnya.
Sementara Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan perubahan yang terjadi di Jakarta saat tak lagi menjadi ibu kota sangat minim. Menurutnya laju bisnis di Jakarta masih akan tumbuh.
Perubahan juga disebut tidak akan terjadi dalam lima tahun ke depan meskipun pemerintahan sudah pindah ke IKN Kalimantan Timur.
“Jakarta ini kota yang punya fungsi tidak bergantung pada fungsi pemerintahan. Kota besar yang multifungsi, fungsi bisnis, pariwisata, pendidikan, kesehatan, banyak sekali. Terutama yang agak sulit itu ya Jakarta sebagai pusat bisnis. Walaupun ibu kota pindah di sana nanti akan fungsi pemerintahan saja,” tuturnya.
Faisal juga meyakini, pusat bisnis masih akan terpusat di Jawa terutama di daerah Jabodetabek. Menurutnya, butuh puluhan tahun bisa melihat perubahan dari pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
“Pemindahan itu butuh berpuluh-puluh tahun. Kita bisa lihat negara yang memindahkan ibu kota, ada yang sampai sekarang belum bisa berubah,” pungkasnya. (Ach/Dtk)
