KNews.id-Isu pengembalian fungsi pengawasan perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Indonesia (BI) kembali berhembus setelah viral video Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kinerja Kementerian dan Lembaga yang belum aktif merealisasikan anggaran. Dalam video (28/6) tersebut Jokowi tak segan mengancam untuk melakukan reshuffle kabinet atau bahkan membubarkan lembaga.
Selang beberapa hari kemudian beredar kabar yang ditulis Reuters mengutip dua sumber mengungkapkan, Presiden Jokowi mempertimbangan untuk mengembalikan fungsi pengawasan bank ke BI. Isu tersebut muncul di tengah kekhawatiran masalah pembiayaan pemulihan ekonomi akibat pandemi virus corona COVID-19.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerinda Kamrussamad mengimbau Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan. Terlebih tugas rumah Pemerintah masih banyak yang harus diselesaikan dalam menghadapi pandemi covid-19.
“Karena itu kami ingatkan Pemerintah agar hati hati dan jangan tergesa gesa alangkah baiknya memiliki kajian yang mendalam sebelum memutuskan Pembubaran OJK,” kata Kamrussamad di Jakarta.
Dirinya mengatakan, sesuai UU OJK No.21 Tahun 2011 Pasal 6 mengenai pengaturan dan pengawasan perbankan, Pasar Modal dan Industri Jasa Keuangan Non Bank telah dijalankan dan dilakukan OJK. Namun dirinya menyebut hasilnya memang belum terlalu maksimal yang ditandai dengan masih munculnya kasus di indusri keuangan.
“Jika Pemerintah melihat Fungsi OJK selama ini belum maksimal bisa jadi karena banyaknya kasus yang muncul seperti Kasus Jiwasraya Yang melibatkan Pejabat OJK. Kasus Mina Padi, Kasus Indosurya serta Rilis hasil Pemeriksaan BPK terhadap Fungsi Pengawasan OJK bagi 7 BANK. Kita dapat memahami kekecewaan Pemerintah,” tambahnya.
Yang terpenting menurutnya saat ini ialah kinerja yang dijalankan OJK harus tepat sasaran dan efektif terutama pada program restrukturisasi kredit yang masih dibutuhkan oleh pelaku UMKM dan juga Masyarakat. (FHD)
Isu Pembubaran OJK, DPR: Pemerintah Jangan Buru-buru
