KNews- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan dua peraturan OJK atau POJK untuk mendorong meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi.
“Untuk mendorong peningkatan kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 5 Tahun 2023 dan POJK Nomor 6 Tahun 2023 mengenai batasan penempatan investasi pada pihak terkait dan bukan pihak terkait,” tulis OJK di Instagram resminya @ojkindonesia pada Senin, 22 Mei 2023.
Lebih lanjut, OJK membeberkan latar belakang dibuatnya peraturan tersebut. Menurut OJK, ketentuan batasan maksimum investasi pada pihak terkait untuk aset selain Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi atau non PAYDI dinilai terlalu besar sehingga belum bisa mencegah risiko konsentrasi yang berlebihan.
“Belum terdapat ketentuan batasan maksimum investasi pada pihak terkait dan bukan pihak terkait, sehingga pemegang polis berpotensi menghadapi risiko konsentrasi yang tinggi, serta berpotensi adanya pengelolaan aset PAYDI yang disalahgunakan hanya untuk kepentingan grup/afiliasi perusahaan,” tulis OJK.
Dengan demikian, OJK memandang perlu harmonisasi pengaturan dengan sektor perbankan mengenai pihak terkait dan pihak yang bukan pihak terkait. Sehingga diperoleh penilaian risiko yang lebih tepat secara terintegrasi atau konglomerasi.
Selain itu, OJK melihat perlu upaya menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi, termasuk pada PAYDI atau unit link.
Berikut adalah ketentuan yang diatur dalam POJK 5 dan POJK 6. Pertama, batasan investasi untuk mendorong perusahaan agar lebih berhati-hati dalam penempatan investasi, dengan mempertimbangkan kemampuan permodalan perusahaan untuk menanggung risiko terkait penempatan investasi.
“Pengecualian kewajiban pembentukan dana jaminan bagi perusahaan asuransi yang menjadi peserta program penjaminan polis,” tulis OJK. (RZ/TMP)
