KNews.id – Jakarta – Udara di kawasan Asia Tenggara mendadak berembun tebal, bukan sekadar oleh tingginya intensitas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melainkan oleh memanasnya tensi politik antara Jakarta dan Singapura. Gesekan dua negara tetangga yang biasanya tampil kompak dalam format kemitraan strategis ini mendadak mencuat ke permukaan.
Titik apinya sejatinya klasik: musibah karhutla tahunan yang asapnya berembus menyeberangi Selat Malaka. Namun kali ini, letupannya merembet jauh ke ranah kedaulatan energi, retorika nasionalisme, hingga adu urat saraf di ruang digital.
Puncaknya terjadi ketika Pemerintah Indonesia mengambil keputusan berani dengan memangkas pasokan ekspor gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 billion British thermal units per day (BBTUD) mulai Sabtu (24/10/2026). Langkah yang seketika membuat Singapura terhenyak dan memaksa Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan melakukan kunjungan mendadak ke Jakarta pada Selasa (27/10/2026) untuk menemui Menlu RI Arrmanatha Nasir dan meminta waktu berhadapan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
Di balik riak diplomasi yang tampak kaku di depan kamera, ada pesan tegas dari Jakarta: Indonesia tidak bisa lagi dijadikan sasaran kambing hitam, apalagi ketika korporasi asing ikut memetik untung di atas tanah yang terbakar.
Diplomasi Tegas: Memburu Korporasi, Menelusuri Aliran Dana
Pertemuan dua menteri luar negeri di Gedung Pejambon, Jakarta Pusat, berlangsung dalam nuansa yang terus terang namun penuh kehati-hatian. Keduanya sepakat membentuk Joint Task Force atau Satuan Tugas (Satgas) Bersama guna menyeret para pelaku pembakar hutan ke meja hijau.
Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir—yang akrab disapa Tata—menandaskan bahwa Indonesia tidak akan memberi ruang aman bagi siapa pun yang mengeruk keuntungan dari rusaknya lingkungan di Nusantara. Langkah penegakan hukum tak boleh terhenti di batas teritorial, karena kejahatan lingkungan era modern selalu berkelindan dengan jaringan bisnis global.
“Asap dapat melintasi batas negara, begitu pula aliran dana. Oleh karena itu, kita harus menelusuri jejak keuangan (money trail) yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan ini,” ujar Arrmanatha dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa tendeng aling-aling.
Pernyataan ini bukan gertak sambal. Saat ini, aparat penegak hukum Indonesia telah menetapkan 11 korporasi sebagai tersangka dari 98 laporan kasus karhutla. Yang menarik, tiga di antaranya merupakan perusahaan bermodal asing. Di sisi lain, Badan Lingkungan Hidup Singapura (NEA) juga telah melayangkan surat penyelidikan kepada 10 perusahaan di Indonesia dan meminta data dokumen dari 10 perusahaan yang berbasis di negara singa tersebut.
“Tidak boleh ada batas wilayah yang melindungi mereka yang meraup keuntungan dari membakar hutan kita. Korban pertama dari kebakaran ini adalah rakyat Indonesia sendiri, khususnya warga di Sumatra dan Kalimantan,” tegas Tata.
Singapura menyadari posisi tawar Indonesia yang tak lagi bisa didikte. Menlu Vivian Balakrishnan secara terbuka menyatakan kesiapan negaranya untuk membagi data intelijen keuangan serta menggunakan kewenangan hukum penuh untuk menindak perusahaan berbasis di Singapura yang terbukti bermain api.
“El Nino adalah fenomena alamiah, tetapi kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh aksi manusia. Kita punya tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan kesehatan warga,” aku Vivian.
Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan memberikan pernyataan usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir di Gedung Pancasila, Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (27/10/2026). (Foto: Antara/Bayu Pratama)
Gertakan Pasokan Gas dan Kedaulatan Energi Dalam Negeri
Namun, jika dirunut lebih dalam, dinamika yang berkembang tidak meluncur begitu saja dari asap karhutla. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memangkas sekitar 8 persen dari total kuota ekspor gas ke Singapura menjadi pemicu utama yang membuat tetangga sebelah ketar-ketir.
Langkah ini diambil dengan pertimbangan rasional: mengamankan kedaulatan energi nasional. Di tengah pemeliharaan (shutdown) sejumlah sumur gas domestik, pemerintah memilih mendahulukan kebutuhan Pembangkit Listrik Negara (PLN) dan industri dalam negeri dibanding memenuhi syahwat ekspor.
“Nah, karena terjadi pemeliharaan, maka saya harus memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Ada dua di situ: satu urusan PLN, yang kedua urusan industri,” seru Bahlil. Ia membantah kebijakan ini melanggar kontrak komersial, karena pemangkasan masih berada dalam rentang toleransi (tolerance limit) yang disepakati.
Sikap percaya diri Indonesia ini menempatkan Singapura pada posisi yang harus berhitung ulang. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong merespons dengan imbauan agar semua pihak menghormati komitmen kontrak, sementara importir gas lokal Singapura bersiap menempuh jalur hukum komersial jika terbukti ada penyelewengan.
Kendati sejumlah pengamat ekonomi energi mewanti-wanti potensi kehilangan devisa, kebijakan Indonesia ini mengirimkan sinyal geopolitik yang jernih: kebutuhan rakyat Indonesia dan keandalan industri nasional adalah hukum tertinggi yang tidak bisa ditawar oleh kepentingan eksternal.
Ketika Saling Sindir Merambah ke Ruang Publik
Peta gesekan makin memanas ketika perdebatan bergeser ke media sosial. Politikus asal Singapura, Calvin Cheng, sempat melempar provokasi digital dengan mengunggah grafik yang memperlihatkan 90 persen lalu lintas internet internasional Indonesia melintasi Singapura, disertai satu kata sindiran: “Cut?” (Potong?).
Unggahan bersuasana ‘jemawa’ itu tak dibiarkan menggantung. Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid membalas dengan jawaban berkelas yang membumi namun menghantam balik logika tersebut.
“Kita tidak perlu geram. Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang mendarat di Singapura tidak sampai dengan tiba-tiba. Sebagian besar jalurnya melalui perairan Indonesia. Jika terpotong atau dipotong, 80 persen kapasitas konektivitas Singapura juga terancam lumpuh,” catat Meutya di akun media sosialnya. Sebuah pengingat bahwa ketergantungan ini bersifat dua arah (interdependent), bukan ketundukan satu arah.
Di sisi lain, respons emosional yang terukur juga ditunjukkan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak yang menganjurkan jemaah umrah Indonesia—yang jumlahnya mencapai 70 ribu orang—untuk beralih menggunakan maskapai penerbangan nasional seperti Garuda Indonesia dan Lion Air alih-alih melakukan transit di Singapura. Selain demi kenyamanan dan keselamatan perjalanan, langkah ini sekaligus menjadi gerakan nyata memutar roda ekonomi domestik.
Sikap Tegas Prabowo: Mengikis Stigma ‘Negara Pengolok-olok’
Latar belakang ketegangan ini sebetulnya telah terendus dari gestur politik Presiden Prabowo Subianto. Dalam dua kesempatan terpisah—Sidang Kabinet Paripurna dan Rakornas TPAKD di Jakarta—Prabowo melayangkan peringatan tajam kepada negara-negara tetangga yang gemar menyudutkan Indonesia terkait masalah lingkungan, padahal korporasi mereka turut mengeruk keuntungan di Tanah Air.
“Bagi negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaan itu. Banyak yang bertanggung jawab adalah perusahaan-perusahaan mereka yang ada di sini,” cetus Prabowo tanpa ragu.
Pernyataan Prabowo merupakan wujud ketegasan pimpinan negara yang enggan melihat Indonesia terus-menerus diposisikan sebagai terdakwa, sementara aktor-aktor intelektual dan pemilik modal asing bersembunyi nyaman di balik gedung-gedung pencakar langit mereka. Indonesia tidak lagi sudi didikte dengan nada patronizing.
Saling Membutuhkan: Menatap ‘Rising 60’ dengan Kesetaraan
Meskipun dinamika sempat memanas, sejarah panjang membuktikan bahwa Indonesia dan Singapura adalah dua entitas yang saling melengkapi. Duta Besar RI untuk Singapura periode 2020–2025, Suryopratomo, mengungkapkan optimismenya bahwa perselisihan ini justru menjadi momentum untuk mendewasakan pola hubungan kedua negara.
“Selama ini hubungan terjalin berdasarkan asas saling melengkapi. Indonesia memiliki pasar yang raksasa dan sumber daya alam yang melimpah, sementara Singapura unggul dalam jaringan layanan keuangan serta teknologi. Keduanya saling membutuhkan,” ujar mantan jurnalis yang akrab disapa Tommy ini.
Masa depan kedua negara memang menyatu secara strategis. Singapura tercatat sebagai investor asing nomor satu di Indonesia dengan realisasi investasi mencapai ratusan triliun rupiah di sektor pertambangan, telekomunikasi, hingga kawasan industri. Sebaliknya, kestabilan dan kemakmuran Indonesia adalah jaminan mutlak bagi eksistensi Singapura di kawasan.
Menatap peringatan 60 tahun hubungan diplomatik pada 2027 mendatang lewat inisiatif “Rising 60”, pertemuan Menlu Arrmanatha Nasir dan Menlu Vivian Balakrishnan—serta rencana tatap muka bersama Presiden Prabowo—menjadi fondasi penting. Indonesia telah menunjukkan kedaulatannya dengan cara yang terukur, sementara Singapura belajar untuk lebih menghormati posisi tetangga besarnya.
Awan asap di udara mungkin butuh waktu untuk benar-benar tersapu angin, namun satu hal yang kini berdiri terang di atas meja diplomasi: Indonesia kini berdiri sejajar, menuntut rasa hormat yang sama, dan siap menjaga jengkal kedaulatan energinya demi kemakmuran rakyat sendiri.
