KNews.id- Indonesia diramal masih belum bisa lepas dari belenggu impor bahan bakar minyak (BBM) dalam jangka waktu 10 sampai 20 tahun ke depan. Proyeksi ini disampaikan oleh Ari Soemarno, pengamat perminyakan dan mantan Direktur Utama Pertamina era 2006-2009. Dia mengatakan, kapasitas kilang minyak RI stagnan di level 1 juta barel per hari (bph). Sementara produksi minyak mentah RI bukannya naik, malah terus turun.
“Menurut saya itu (impor) gak bisa dihindari, dalam beberapa tahun ke depan dari 10-20 tahun masih impor. Infrastruktur (kilang) kita gak naik, stagnan segitu saja,” ungkapnya dalam program Energy Corner Squawk Box CNBC Indonesia, Senin (23/08).
Penambahan kapasitas kilang terus didorong oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi BBM dan LPG. Menambah kapasitas kilang artinya akan semakin banyak minyak mentah yang dibutuhkan.
Kebutuhan minyak mentah yang akan meningkat berbanding terbalik dengan produksi minyak mentah dalam negeri yang masih rendah. Oleh karena itu, menurutnya ini tidak berdampak pada perbaikan neraca dagang Indonesia.
“Tambah kapasitas produksi BBM dan LPG dalam negeri dengan menambah kapasitas kilang. Maka, minyak mentah pun impor, ini hanya memindahkan saja dari impor BBM dan LPG ke minyak mentah,” lanjutnya.
Ari menjelaskan, untuk menaikkan infrastruktur kilang, dibutuhkan investasi yang sangat besar. Dia kembali menegaskan bahwa RI diperkirakan masih akan terus menjadi importir, baik untuk BBM, LPG, dan minyak mentah.
“Sampai kapan pun kita akan jadi importir, baik BBM, LPG maupun minyak mentah. Ini akan terus berlangsung, gak bisa dihindari, realitas ini harus disadari,” paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan anggota kabinetnya untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.
Sejalan dengan instruksi Presiden, Dewan Energi Nasional (DEN) pun telah menyiapkan Grand Strategi Energi Nasional untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energy.
Salah satunya yakni untuk mengurangi ketergantungan impor BBM dan LPG. Adapun salah satu target yang tercantum dalam Grand Strategi Energi ini yaitu menghentikan impor BBM pada 2030 mendatang. (Ade/cnbc)
 dalam jangka waktu 10 sampai 20 tahun){kind=link}