KNews.id – Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan respons perwakilan kantor dagang Amerika Serikat, Jamieson Greer, terhadap dokumen negosiasi Indonesia atas tarif resiprokal Donald Trump. “Ambassador Greer mengapresiasi proposal Indonesia sebagai basis yang baik untuk mendapatkan pertimbangan bagi Amerika,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring dari Paris pada Rabu malam, 4 Juni 2025.
Airlangga mengatakan ia bertemu dengan Greer dalam pertemuan tingkat menteri Dewan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 2025 yang berlangsung di Paris, Prancis. AirIangga menyatakan perundingan tarif Amerika Serikat menjadi salah satu pembahasan pada agenda itu.
Menurutnya, Indonesia akan segera melakukan perundingan putaran kedua soal tarif perdagangan Amerika Serikat. Pemerintah akan memberangkatkan tim delegasi Indonesia pada pekan depan sebagai negosiator. Delegasi Indonesia akan mengirim tim ke Washington untuk melakukan negosiasi putaran selanjutnya,” kata Airlangga.
Ia mengatakan pemerintah Indonesia selalu mengedepankan kepentingan sosial dan melakukan upaya konkret. “Agar penyelesaian perundingan ini Indonesia menjadi salah satu dari 18 negara yang diperkirakan dokumennya sudah lebih maju,” ujar Airlangga. Ia menaruh harapan dari dokumen dan negosiasi itu akan membuahkan hasil optimal terhadap perdagangan Indonesia di pasar global termasuk Amerika Serikat.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan negosiasi ihwal tarif resiprokal sudah mulai dilakukan tim teknis Indonesia dan Amerika Serikat secara virtual. Perundingan ditargetkan selesai dalam 60 hari atau paling lambat 90 hari.
Tim teknis dari kedua negara memutuskan perundingan selesai dalam 60 hari, terhitung sejak Presiden AS Donald Trump memutuskan penundaan tarif resiprokal pada 9 April 2025. Penyelesaian negosiasi menurut Susiwijono terus dikejar oleh tim. “Targetnya tetap mudah-mudahan selesai di 60 hari. Atau paling lambat batas waktu penundaan 90 hari sejak 9 April, berarti 8 Juli 2025,” ucapnya saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Rabu, 7 Mei 2025.
Menurut Susiwijono, tim AS atau USTR sangat membuka ruang diskusi dengan Indonesia. Dia berharap progres yang terjadi saat ini lebih baik dibanding negara lain.
Di tengah upaya negosiasi, pemerintah Indonesia juga akan mereformasi sederet kebijakan dalam negeri. Perubahan kebijakan akan dikaji oleh satuan tugas (satgas) deregulasi yang akan segera dibentuk. Susiwijono mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merampungkan kerangka pembentukan satgas.
Selain Satgas Deregulasi, pemerintah juga bakal membentuk dua satgas lain yakni satgas pemutusan hubungan kerja (PHK) dan satgas negosiasi. Kerangka satgas tersebut sudah diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk diajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk ditandatangani.
Pembentukan satgas menurut Susiwijono ditargetkan selesai pada pekan ini. “Jadi 3 satgas sudah selesai semua, satgas PHK, satgas perundingan Indonesia-Amerika, dan Satgas Deregulasi,” ucapnya.
