KNews.id – Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Proses penyelidikan kini berfokus pada pengadaan lahan yang digunakan untuk jalur kereta cepat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pihaknya telah meminta keterangan dari sejumlah individu yang diduga mengetahui tahapan pengadaan lahan.
Budi mengatakan pendalaman dilakukan untuk memahami alur proses, termasuk cara pengadaan lahan dilakukan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
Ia menegaskan, pemeriksaan terhadap banyak pihak terus dilakukan. Tim penyelidik juga melakukan analisis terhadap berbagai informasi lain untuk memperkuat proses penyelidikan.
Sorotan Mahfud MD Soal Mark Up
Sebelumnya, Mahfud MD melalui unggahan video di YouTube pada 14 Oktober 2025 menyoroti dugaan mark up biaya proyek.
Mahfud mengungkapkan perbedaan mencolok biaya per kilometer antara Indonesia dan China. Di Indonesia, biaya disebut mencapai setara sekitar Rp873 miliar hingga Rp892 miliar per kilometer, sedangkan di China hanya sekitar Rp285 miliar hingga Rp302 miliar per kilometer. Ia mempertanyakan siapa pihak yang menaikkan anggaran tersebut dan ke mana uangnya mengalir.
Mahfud lalu menyatakan kesediaannya untuk dipanggil KPK guna memberikan keterangan lebih lanjut.
Pada 27 Oktober 2025, KPK mengumumkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi terkait Whoosh telah naik ke tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025.
Kepada publik, lembaga antikorupsi itu menegaskan bahwa proses hukum berjalan tanpa intervensi, termasuk dugaan mark up sejak awal proyek.
Proyek Disebut Dipaksakan
Di tengah penyelidikan, proyek Whoosh juga mendapat sorotan karena dianggap dipaksakan secara politik pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Biaya proyek yang membengkak dari sekitar Rp96 triliun menjadi lebih dari Rp128 triliun membuat publik bertanya soal pengelolaan dan pengawasan anggaran.
Perubahan skema pendanaan yang awalnya diklaim tanpa APBN namun akhirnya melibatkan suntikan dana negara juga semakin menambah kritik publik.
Latar Belakang Utang Menggunung
Proyek KCJB awalnya dibangun melalui pinjaman China Development Bank, namun pembengkakan biaya membuat struktur pembiayaan berubah.
Indonesia dan China kini sepakat merestrukturisasi utang hingga tenor sekitar 60 tahun untuk meringankan beban cicilan jangka panjang.
Meski secara formal utang berada di bawah PT KCIC dan induk baru Danantara, risiko gagal bayar tetap dianggap membayangi keuangan negara mengingat BUMN menjadi pemegang saham utama.
Sebelum diserahkan kepada China, Jepang melalui JICA lebih dulu membuat studi kelayakan dengan bunga pinjaman rendah, namun mensyaratkan jaminan pemerintah.
Pemerintah kemudian memilih proposal China yang menawarkan skema tanpa jaminan APBN meski dengan bunga lebih tinggi.
Keputusan tersebut dinilai bernuansa politis dan menjadi alasan munculnya kritik terhadap aspek tata kelola sejak awal proyek.
Pengamat menilai studi kelayakan proyek Whoosh dinilai terlalu optimistis dan tidak realistis, terutama terkait proyeksi penumpang dan biaya konstruksi.
ICW dan sejumlah analis menyebut keputusan cepat memulai proyek membuat aspek teknis dan finansial kerap mengabaikan risiko nyata.
Perubahan sikap pemerintah yang awalnya menolak penggunaan APBN namun akhirnya membuka peluang penyertaan modal negara memperkuat anggapan adanya perencanaan yang tidak solid.
Proyek Whoosh kini menjadi isu politik besar karena dianggap membebani negara dalam jangka panjang.
Kritik terhadap Jokowi semakin menguat karena proyek ini kini dihadapkan pada penyelidikan KPK dan sorotan publik terhadap dugaan penggelembungan harga.
Perdebatan publik terus berlangsung, tidak hanya terkait manfaat proyek, tetapi juga soal tata kelola, pemilihan mitra, dan potensi pelanggaran hukum.
