KNews.id- Ekonom senior Indef Didik J Rachbini menilai bahwa skema utang yang dimiliki pemerintah bersifat ugal-ugalan. Pasalnya menurutnya, jumlah pembagian untuk kesehatan tidak sebanding dengan dengan pengeluaran yang lainnya.
Misalnya saja tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun ini hanya mencapai Rp 87,5 triliun dan RAPBN 2021 turun menjadi Rp 25 triliun.
“Utang Rp 1.439 triliun itu utang ugal-ugalan, itu terlalu banyak dan untuk COVID cuma Rp 87 triliun dan tahun depan APBN mengusulkan hanya Rp 25 triliun,” tegasnya, dalam diskusi daring Indef di Jakarta, Rabu (2/9).
Ia mengatakan, faktor yang menentukan masa depan ekonomi adalah kebijakan terkait penanganan covid-19 sehingga seharusnya anggaran kesehatan lebih besar.
Didik juga mengungkapkan penyebaran covid-19 di Indonesia per 31 Agustus 2020 masih tinggi dengan per hari mencapai 3.000 kasus. “Pemerintah memperhatikan ekonomi lebih utama baik di anggaran dan lainnya,” sambungnya.
Selain itu menurutnya, disaat krisis, seharusnya pemerintah bisa melakukan efisiensi, melihat jumlah utang yang besar mencapai Rp 1.439 triliun tersebut. Ia menyebutkan pemerintah memiliki sisa anggaran yang besar dan bisa dialihkan untuk penanganan covid-19 dan tanpa perlu utang.
Didik lantas mengatakan, bahwa ketika dirinya menjadi Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung tahun 2014, ada sisa anggaran sebesar Rp 250 triliun yang tidak terpakai dan diperkirakan saat ini mencapai Rp 300-400 triliun.
Sisa anggaran itu, lanjut dia, bisa diambil yang saat ini tanpa melalui proses di DPR. Cara lainnya, lanjut dia, dengan memotong anggaran kementerian mencapai 30-50 persen dan dialihkan untuk covid-19. “Itu harus terpotong, diambil kemudian dialihkan untuk COVID tanpa utang sebanyak sekarang,” katanya.
Adapun pemerintah mengalokasikan pagu anggaran untuk penanganan covid-19 dan PEN 2020 mencapai Rp 695,2 triliun, sebanyak Rp 87,5 triliun di antaranya untuk kesehatan. Dimana sebelunya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dalam RAPBN 2021, anggaran kesehatan di Kementerian Kesehatan mencapai Rp 84,3 triliun.
Alokasi itu, kata dia, mencapai 6,2 persen dari APBN sehingga melebihi dari yang diamanatkan undang-undang mencapai lima persen dari APBN. Alokasi dalam RAPBN 2021 sebesar Rp 84,3 triliun itu di luar biaya untuk penanganan covid-19 dalam PEN mencapai Rp 25 triliun untuk kesehatan. (FHD)
