Tersisa hukum Taipankrasi, tidak diperlukan lagi hukum tertulis untuk menjaga negara sesuai cita cita Proklamasi, yang hidup dan riil hukum komando kekuasaan layaknya hukum Politbiro komunis.
Upaya perpanjangan masa jabatan presiden bukan merupakan deal politik, tetapi karena di belakangnya ada kekuatan uang oligarki yang dapat mengatur dan menguasai parlemen (Prof. Rizal Ramli)
Kasus hukum dijadikan alat tawar (bargaining) untuk memaksa parpol atau tokoh bangsa untuk berposisi dan berkoalisi menjelang hajat besar Pilpres 2024
Hukum di Indonesia hanya sebagai instrumen untuk mengawal kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan melalui rekayasa pemenangan pemilu 2024. Kalau hitung hitungan kalah harus ada penundaan pemilu (Prof Deny Indrayana)
Tujuan ahirnya adalah untuk melanggengkan kekuasaan. Hukum sebagai garansi menjaga dan melanggengkan kekuasaan.
Kekuasan membuat ius constitutum (aturan saat ini) untuk menjaga kekuasaan terus berlangsung dan ius constituendum (aturan yang akan datang) aman dari gangguan.
