KNews.id- Perbincangan soal Densus 88 sedang jadi perhatian. Fadli Zon minta Densus 88 dibubarkan saja kalau narasinya masih takut dengan Islam alias Islamifobia. Nah sedangkan Habib Rizieq meminta Komisi III bentuk tim pengawas Densus 88.
Komentar Fadli Zon dan Habib Rizieq yang beda soal Densus 88 ini muncul setelah mencermati kinerja dari detasemen antiteror Mabes Polri tersebut.
Fadli Zon dan HRS terkait Densus 88
Anggota Fadli Zon minta Densus 88 dibubarkan merespons pernyataan petinggi Densus 88 yang ia nilai masih takut dengan Islam. Petinggi Densus 88 menyatakan Taliban menginspirasi teroris Indonesia untuk beraksi. Nah makanya Fadli Zon bereaksi.
“Narasi semacam ini tak akan dipercaya rakyat lagi, berbau Islamifobia. Dunia sudah berubah, sebaiknya Densus 88 ini dibubarkan saja. Teroris memang harus diberantas, tapi jangan dijadikan komoditas,” cuit Fadli Zon dikutip Rabu 6 Oktober.
Nah sedangkan Habib Rizie berpesan kepada Komisi III DPR untuk membentuk pengawas Densus 88.
Permintaan Habib Rizieq itu disampaikan melalui tim advokasi Habib Rizieq. Jadi tim advokasi HRS bersama tim advokasi Persaudaraan Islam (API-FPI) serta Sekretaris Umum FPI menyampaikan pesan untuk Komisi III.
Delegasi Habib Rizieq ini bertemu dengan perwakilan Komisi III, Romo M Syafii. Pertemuan delegasi Habib Rizieq dengan anggota Komisi III itu berlangsung kemarin Selasa 5 Oktober 2021. Delegasi HRS ini minta Komisi III untuk membentuk tim pengawas Densus 88.
“Kami juga sampaikan aspirasi masyarakat pecinta keadilan untuk Komisi 3 segera membentuk tim pengawas Densus 88 sebagaimana amanat UU Terorisme, karena khawatir penegakkan hukum yang dilakukan akan tidak terkontrol dan represif serta arogan jika terus tidak diawasi sebagaimana amanat UU,” demikian rils dari tim delegasi HRS itu dikutip dari Faktakini.
Usut Kasus Laskar FPI
Selain itu dalam pertemuan itu, delegasi Habib Rizieq ini minta dukungan untuk memperjuangkan keadilan mereka. Salah satunya, minta pengusutan tuntas kasus pembantaian 6 laskar FPI pengawal Habib Rizieq di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada Desember tahun lalu.
Delegasi ini geram banget dengan laporan Komisi III evaluasi menyeluruh kinerja Komnas HAM.
“Komnas HAM yang dirasa diduga sudah tidak independen dan keterlaluan terutama dalam kaitan dengan 6 laskar ex FPI yang diduga dibunuh di KM 50 Tol Jakarta Cikampek, termasuk kelakuan mereka dalam RDP kemarin di DPR yang dalam paparannya tidak memasukkan kasus itu dalam klasifikasi pelanggaran HAM oleh aparat keamanan. Malah memasukkan ke dalam peristiwa intoleransi dan ekstrimisme,ini aneh bin ajaib,” demikian rilis tersebut. (AHM/hop)
