KNews – Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyebut Kementerian Agama hadiah negara untuk NU menjadi polemik di media sosial.
Menurut Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, pernyataan itu sebagai cara Menag memompa semangat, terutama pada kader-kadernya. Sebagai aktivis dari kalangan Muhammadiyah, Hilman tidak merasa ada perbedaan perlakuan baginya dalam menjalankan tugas sebagai Dirjen PHU.
“Mungkin pernyataan tersebut sebagai bentuk penyemangat untuk kader-kader Gus Yaqut. Menurut saya, pernyataannya tidak usah menjadi polemik berkepanjangan.
Apalagi itu sudah diklarifikasi,” tegas Hilman di Jakarta. “Saya dan Gus Menteri kan sama-sama masih relatif muda. Jadi semangat kita selalu menggebu-gebu, terutama kalau sudah memberi semangat kepada kader-kader di ormas kita masing-masing,” sambungnya.
Sejak kali pertama bertemu dengan Gus Yaqut, dia mengaku kerap berdiskusi dengan Menag secara terbuka dan hangat. Keduanya membahas tentang berbagai upaya untuk perbaikan kinerja dan layanan Kementerian Agama ke depan.
“Meskipun saya sebagai kader Muhammadiyah, saya tidak melihat sikap atau perlakukan yang berbeda dari Pak Menteri terhadap saya.
Justru kami sering berdiskusi tentang masalah-masalah keumatan, bagaimana kementerian agama bisa melayani berbagai kalangan secara profesional, cepat, dan inklusif,” tuturnya.
“Alhamdulillah hubungan saya sebagai pejabat Kemenag yang berlatar belakang aktivis  Muhammadiyah, tidak ada masalah dengan Pak Menteri. Diskusi sampai larut malam juga masih sering kita lakukan,” sambungnya.
Bahkan, lanjut Hilman, dalam banyak kesempatan, Menag menyampaikan tentang pentingnya meritokrasi. Maksudnya, bagaimana agar sistem tata kelola birokrasi Kemenag ke depan, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya.
Apalagi, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di hampir semua direktorat dalam rangka meningkatkan kinerja.
“Gus Menteri beberapa kali berpesan kepada saya tentang pentingnya meritokrasi, inklusivitas, dan tidak diskriminasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan haji dan umrah,” tandasnya. (RKZ/IN)
