KNews.id – Jakarta – Keberadaan tanggul beton sepanjang 2-3 kilometer di kawasan perairan Cilincing, Jakarta Utara, ramai dalam beberapa hari terakhir. Yang jadi soal, tanggul beton yang melintang di atas laut itu disebut membuat jalur lintasan para nelayan tradisional di kawasan tersebut terganggu.
Dari dekat Dermaga Nelayan Cilincing, tanggul beton nampak samar melintang di kejauhan.
“Awalnya mah itu hanya 100 meter, sekarang udah sebegitu,” kata Tole (35 tahun), salah seorang nelayan yang sedang memindahkah kerang hijau hasil tangkapannya dari kapal ke daratan di Dermaga Nelayan Cilincing, Rabu pagi.
Menurut dia, keberadaan tanggul beton itu juga berdampak kepada aktivitas para nelayan di kawasan Cilincing. Pasalnya, laut yang ditanggul beton itu merupakan jalur perlintasan nelayan. Alhasil, nelayan harus mengambil jalan lebih jauh untuk berangkat ke laut. “Kita jadi muter,” ujar Tole.
Dari daratan, keberadaan tanggul itu memang tidak terlalu nampak. Karena itu, Republika memutuskan berangkat ke laut untuk melihat tanggul dari dekat. Perjalanan Republika diantar dua orang nelayan yang mengemudikan perahu motor. Jarak tempuh dari dermaga untuk mencapai ke tanggul itu hanya memakan waktu 5 menit.
Dari dekat, tanggul beton itu berdiri dengan kokoh di tengah laut. Keberadaan tanggul yang berbentuk huruf U itu seolah memisahkan kawasan yang bisa dan tidak bisa dilalui para nelayan. Di baliknya, tidak terlihat aktivitas perahu nelayan.
“Ini kayaknya buat dermaga, pelabuhan batubara,” kata Boy (38), salah seorang nelayan yang mengantar Republika ke laut siang itu.
Seperti Tole, Boy menilai, dampak yang paling dirasakan nelayan akibat kehadiran tanggul beton itu adalah hilangnya jalur melintas. Alhasil, para nelayan harus merogoh kocek lebih dalam untuk melaut lantaran jalannya saat ini mesti memutar. Penampakan tanggul laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/9/2025).
“Sebelum ada tanggul, kami biasa habiskan lima liter solar. Setelah ada tanggul, bisa 10 liter. Kan memutar,” kata dia. Karena itu, ia menginginkan adanya sebuah musyawarah yang dilakukan oleh sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi terkait masalah yang dihadapi para nelayan. Pasalnya, para nelayan selama ini tidak diberikan sosialisasi terkait pembangunan tanggul beton itu.
Dari keterangan sejumlah nelayan, tidak ada yang tahu pasti sejak kapan pembangunan tanggul laut itu dilakukan. Beberapa sumber menyebutkan pembangunan dilakukan sejak sekitar 5 tahun lalu. Sebagian lainnya menyebut bahwa pembangunan sudah dilaksanakan sejak 10 tahun silam.
Ketua Perkumpulan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Jakarta, Muhamad Tahir, mengatakan kegiatan para nelayan di Cilincing sangat terdampak dengan keberadaan tanggul beton milik PT Karya Cipta Nusantara (KCN) itu. Sebab, keberadaan tanggul beton itu otomatis mengubah bentang alam, yang akibatnya membuat arus di Teluk Jakarta makin melemah.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti dampak pendangkalan akibat sedimen-sedimen. Hal itu dinilai bakal membuat nelayan tradisional makin sulit untuk melaut.
Daeng Tahir, sapaan Muhamad Tahir, menambahkan bahwa adanya pengkaplingan kawasan laut menggunakan tanggul beton juga menyebabkan area tangkapan nelayan makin berkurang. Mengingat, area yang dikelilingi tanggul beton itu semula merupakan area tangkap nelayan. Alhasil, saat ini nelayan di kawasan Cilincing yang jumlahnya disebut mencapai sekitar 6.000 orang kesulitan untuk mencari ikan. Pembangunan tanggul laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/9/2025).
“Akhirnya nelayan itu harus mencari, mencari ikan lebih jauh. Terus yang kedua, beban yang selama ini kostnya nggak terlalu tinggi, karena kenapa? Dia paling jarak satu kilo, dia udah bisa tebar jaring. Sekarang ini harus kita lihat istilahnya pencaplokan area tangkap itu luar biasa. Kita harus jauh melaut,” ujar Daeng Tahir.
Menurut dia, biaya yang harus dikeluarkan para nelayan untuk melaut saat ini bisa mencapai tiga kali lipat dibandingkan sebelum adanya tanggul beton itu. Sementara hasil yang didapat para nelayan belum pasti, lantaran area tangkap yang menjadi tidak jelas.
“Akhirnya berdampak terhadap ekonomi keluarga-keluarganya. Ini lah yang jadi masalah utama, masalah vital yang terjadi hari ini. Ini lah sesungguhnya jeritan-jeritan nelayan yang sampai hari ini tidak pernah direspon,” ujar dia.
Ia mengeklaim sudah berulang kali mencoba berkomunikasi dengan PT KCN terkait masalah itu. Namun, permintaan para nelayan disebut tak pernah direspons.
Daeng Tahir mengatakan, para nelayan ingin pemerintah dan PT KCN memberikan solusi atas dampak dari keberadaan tanggul beton itu. Menurut dia, satu-satunya solusi untuk mengatasi masalah itu adalah pemerintah bisa membuatkan m pelabuhan terpadu untuk para nelayan tradisional. Hal itu dinilai dapat mengatasi perubahan bentang alam yang terjadi akibat keberadaan tanggul beton tersebut.
“Kalau selama ini pembangunan pelabuhan itu tidak dilakukan, secara otomatis ini akan memantik kawan-kawan nelayan untuk melawan, untuk melakukan gerakan-gerakan,” kata nelay yang sudah turun-temurun berada di kawasan Cilincing itu.
Daeng Tahir mengatakan, pada dasarnya para nelayan tidak ingin menghambat pembangunan yang dilakukan pemerintah, termasuk terkait reklamasi itu. Namun, pembangunan itu semestinya tidak hanya untuk menguntungkan pihak tertentu, melainkan juga seluruh masyarakat, termasuk nelayan.
“Kalau kita sebagai nelayan yang sudah hidup turun-temurun ini tidak dilihat, kami pasti melawan,” kata dia. Ketika aspirasi para nelayan tetap diabaikan, Daeng Tahir mengatakan, pihaknya akan melakukan gerakan penolakan reklamasi. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah dan pihak terkait mendengarkan aspirasi pemerintah.
Tanggul Beton untuk Reklamasi
Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut (PPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Fajar Kurniawan mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan terkait keluhan nelayan di Cilincing. Menurut dia, tanggul beton itu dibangun untuk proyek reklamasi di area PT KCN.
“Hasilnya, proyek tersebut memiliki izin lengkap dan di lapangan pemrakarsa tidak menutup akses bagi nelayan. Meski begitu, KKP disebut bakal melakukan pengawasan terkait proyek itu. Dengan begitu, pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai izin serta tidak merugikan masyarakat pesisir.
“Bagi KKP, kepentingan nelayan dan kelestarian laut adalah prioritas utama,” ujar Fajar.
Ia menjelaskan, pengembangan terminal umum yang dibangun oleh PT KCN sendiri ditujukan untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia dengan menyediakan infrastruktur logistik yang modern dan efisien. Hal itu harus berjalan selaras sesuai dengan aturan dan penuh tanggung jawab.
Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sama sekali tidak mengeluarkan izin terkait pembangunan tanggul beton itu. Ia menilai, perizinan atas kegiatan itu sepenuhnya merupakan kewenangan KKP, bukan Pemprov Jakarta.
“Ini merupakan kewenangan kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara,” kata dia di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.
Meski begitu, Pramono menambahkan, Pemprov Jakarta bakal menindaklanjuti keluhan para nelayan yang terdampak atas adanya tanggul beton di perairan Cilincing. Menurut dia, aktivitas para nelayan tidak boleh terganggu dengan keberadaan tanggul beton itu. “Bagi Pemerintah DKI Jakarta, yang paling penting adalah para nelayan itu tidak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut,” ujar Pramono. Pembangunan tanggul laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/9/2025).
Karena itu, Pramono mengaku akan meminta kepala dinas terkait untuk memanggil pihak PT KCN. Hal itu dilakukan untuk agar PT KCN dapat memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di kawasan itu. Dengan begitu, para nelayan tetap bisa beraktivitas dengan normal.
“Dengan demikian, saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut,” kata dia.
Sejauh berita ini diturunkan belum ada keterangan dari pihak PT KCN terkait keluhan para nelayan tersebut. Kendati demikian, dalam undangan konferensi pers yang bakal digelar Jumat ini, pihak PT KCN mengindikasikan bahwa tanggul itu bukan bagian dari proyek strategis PT KCN.
