KNews – Heboh pindah ibu kota baru, Eko Kuntadhi sindir PKS. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai yang menolak Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang disahkan menjadi Undang-undang (UU).
Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi pun buka suara menanggapi langkah PKS tersebut. Melalui akun Twitter miliknya, Eko Kuntadhi menyindir PKS. Kata dia, sayangnya saat ini Presiden RI bukan dari PKS.
Jika saja Presiden RI adalah orang PKS, maka orang-orang tidak akan ribut soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kawasan Kalimantan Timur.
“Sayangnya Presiden kita bukan dari PKS. Seandainya Presiden Indonesia dari PKS, kita gak akan ribut soal ibukota baru,” tulis Eko Kuntadhi, disitat Hops.ID pada Rabu 19 Januari 2022.
Lebih lanjut, Kuntadhi mengatakan, jika Presiden Indonesia adalah orang PKS, maka bisa jadi Indonesia memiliki 2, 3 atau bahkan 4 ibu kota. Tulisan Kuntadhi ini seolah menyindir soal poligami, yang diketahui diperbolehkan dalam Islam hingga maksimal 4 istri.
“Kita bisa punya 2 ibukota, 3 ibukota atau maksimal 4,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kuntadhi juga buka suara soal PKS yang belum menyepakati soal nama Ibu Kota baru, yakni Nusantara. Diketahui, nama Nusantara telah disepakati sebagai nama Ibu Kota baru Indonesia.
Kata Eko Kuntadhi, mungkin jika nama Nusantara diganti menjadi Khilafah Nusantara, baru lah PKS mau mendukungnya.
“Mungkin kalau namanya Khilafah Nusantara bakal didukung kali,” cuit Eko.
Tulisan Eko di Twitter itu lantas ditanggapi oleh sejumlah warganet di kolom balasan.
“Bisa jadi ibu kota yg baru namanya bukan ibu kota tp bapak kota atau ayah kota,” kata salah satu warganet.
“Calon presiden dari PKS tidak akan dilirik rakyat, jangan ngimpi Bray,” ujar yang lainnya.
“OHhh.. jadi arahnya ke Poligami gitu ya.. Setujuuu pak eko,” komentar warganet lain.
PKS tolak RUU IKN
Sebelumnya diwartakan, PKS menjadi satu-satunya partai yang menolak RUU IKN disahkan menjadi UU.
PKS menilai, pemindahan ibu kota baru di semester awal 2024 terlalu terburu-buru, di tengah krisis ekonomi akibat pandemi.
Apalagi, pembangunan ibu kota baru memakan biaya hingga lebih dari Rp90 triliun yang memakai dana APBN. Kondisi itu menurut PKS tidak memungkinkan mengingat ekonomi negara tengah lesu akibat pandemi.
Tak cuma itu, PKS menyatakan bahwa pemindahan ibu kota membutuhkan waktu yang lama, apalagi dalam membangun berbagai fasilitas dasar seperti air, jalan, jembatan hingga pemukiman.
PKS juga mengatakan belum sepakat soal nama Nusantara yang dipilih jadi nama ibu kota baru. Kata PKS, mereka belum bersepakat hingga pemerintah memberikan penjelasan yang komprehensif terkait dipilihnya nama Nusantara tersebut.
PKS juga mengaku akan meminta penjelasan yang lebih detail kepada ahli bahasa terkait nama Nusantara. Partai tersebut berharap nantinya tak terjadi salah penafsiran yang menganggap nama Indonesia diganti dengan Nusantara. (RKZ/hops)
