KNews.id- Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif Hotman Tambunan mendesak agar Sekjen KPK memberikan data dan informasi hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hal ini ia sampaikan, karena kata Hotman permintaannya sampai saat ini masih belum dipenuhi.
“Sampai hari ini telah melebihi waktu 7 hari kerja sejak pemberitahuan PPID pada tanggal 11 Juni 2021, kami belum mendapat data dan informasi tersebut atau setidaknya belum mendapatkan informasi bahwa data dan informasi tersebut sedang dikirimkan,” tegasnya hari ini kepada awak media di Jakarta.
Ia menilai, langkah ini dilakukan karena sesuai aturan perundangan yang berlaku, permintaan atas hasil asesmen TWK diberikan pada 23 Juni 2021.
“Maka mengacu kepada pasal 35 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami meminta Sekjen untuk bertanggung jawab dan menyerahkan hasil asesmen TWK kepada pegawai,” jelasnya.
Hotman menambahkan, bahwa penting bagi pegawai untuk mengetahui hasil tesnya masing-masing. Dengan mengetahui hasil tesnya, maka pegawai bisa menjadikan hasil tersebut sebagai bahan untuk menindaklanjuti keputusan dan tindakan yang telah diambil oleh Pimpinan.
Terlebih sosok Sekretaris Jenderal menurut Hotman merupakan penanggung jawab tertinggi tentang manajemen kepegawaian di KPK atas amanat Presiden. Sehingga sudah sepatutnya mengelola kepegawaian sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Pada akhirnya nanti masalah kepegawaian karena TWK ini akan bermuara di Presiden.
“Jangan sampai nanti ada aduan di meja Presiden di mana sekjen sebagai pejabat P2K malah melakukan perbuatan melawan hukum, hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan adalah mutlak milik pegawai yang bersangkutan. Dan sudah kebiasaan di KPK bahwa laporan hasil asesmen selalu diberikan kepada pegawai bahkan diberikan feedback pada pegawai berdasarkan hasil asesmen tersebut. Kenapa hasil asesmen TWK ini malah disembunyikan?” tutupnya. (AHM/bcra)
