KNews.id – Jakarta – Harga minyak dunia kembali naik hingga menembus level US$100 per barel pada perdagangan Rabu (9/9), sekaligus jadi level tertinggi sejak Juli 2026.
Kenaikan harga minyak terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan yang semakin parah akibat eskalasi serangan Iran dan Amerika Serikat (AS) terhadap kapal-kapal di kawasan Timur Tengah.
Mengutip Reuters, pada perdagangan Kamis (10/9), harga minyak mentah Brent naik 0,1 persen menjadi US$101,34 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS berada di level US$96,55 per barel atau naik 0,5 persen.
Kendati demikian, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki ruang untuk menghadapi lonjakan harga minyak dunia.
Menurut Ronny, belanja yang pertama kali harus dikorbankan bukanlah program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, melainkan pos belanja pemerintah dengan multiplier ekonomi yang rendah.
“Tidak ada pilihan yang gratis. Tambahan sampai sekitar Rp30 triliun masih bisa ditutup dari efisiensi belanja. Di atas itu, pilihannya tinggal dua: menambah utang, atau mempertajam sasaran subsidi,” kata Ronny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/9).
Ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam memilih pos anggaran yang dipangkas apabila beban subsidi benar-benar tak terkendali. Ronny pun mewanti-wanti agar program yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan roda penggerak fiskal tidak menjadi korban utama.
“Yang paling saya khawatirkan kalau sampai dikorbankan adalah bantuan sosial dan belanja modal, karena itu justru yang melindungi rakyat kecil dan menggerakkan ekonomi,” tuturnya.
Soal batasan harga yang harus diwaspadai, Ronny menyebut pemerintah sebenarnya sudah punya acuan sendiri, yaitu harga BBM subsidi baru akan ditahan selama asumsi harga minyak Indonesia (ICP) masih di bawah US$100 per barel atau setara dengan minyak Brent di kisaran US$103.
“Brent hari ini US$100, jadi kita tepat di tepi ambang. Di bawah ambang, janji itu realistis. Di atasnya, janji masih bisa dijaga, tapi artinya berutang atau mengorbankan belanja lain. Jadi yang penting bukan sekadar levelnya, tapi berapa lama ia bertahan di atas ambang,” terang Ronny.
Lebih lanjut, Ronny menyoroti bahwa kebijakan penajaman sasaran subsidi yang tengah diwacanakan pemerintah sebenarnya memiliki dampak penghematan yang terbatas. Menurutnya, langkah tersebut lebih berfungsi menjaga keadilan distribusi alih-alih menjadi penyelamat utama anggaran negara.
Ia menyampaikan pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk kelompok masyarakat mampu hanya akan menghasilkan penghematan yang relatif kecil jika dibandingkan dengan skala lonjakan beban fiskal saat harga minyak menembus US$100 per barel.
“Satu catatan penting, mempertajam sasaran menghasilkan penghematan yang jauh lebih kecil daripada yang dibayangkan. Artinya, penajaman sasaran berguna untuk keadilan, tetapi bukan penyelamat anggaran dalam skala yang dibutuhkan,” tegasnya.
