KNews.id- Sinyal kenaikan harga BBM terus didengungkan pemerintah. Terkini, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyebut pemerintah telah berkali-kali menggelar rapat untuk membahas kenaikan harga BBM.
“Kita sudah rapat beberapa kali. Semua sedang dihitung (kenaikan harga BBM),” kata Susiwijono di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat (15/8).
Ekonom Energi, Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai sudah seharusnya pemerintah menaikkan harga BBM. Menurutnya, kenaikan harga BBM jenis Pertalite sebesar Rp 2.500 sehingga harganya menjadi Rp 9.250 per liter.
“Idealnya, harga Pertalite dinaikan Rp. 2.500 menjadi Rp 9.250,” kata Fahmy saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Senin (15/8).
Kenaikan harga BBM Pertalite ini kata Fahmy seharusnya diikuti dengan penurunan harga BBM Pertamax. Dia menyarankan pemerintah menurunkan harga Pertamax menjadi Rp 10.750 dari harga saat ini Rp 12.500.
“Harga Pertamax diturunkan Rp. 1.750 menjadi Rp. 10.750,” kata dia.
Penurunan harga Pertamax ini bertujuan agar tidak terjadi disparitas harga yang tinggi antara Pertalite dan Pertamax. Sehingga masyarakat mau kembali mengkonsumsi Pertamax.
“Kenaikan Pertalite sekaligus menurunkan harga Pertamax agar disparitas keduanya maksimal Rp. 1.500. Tujuannya untuk mendorong konsumen Pertalite migrasi ke Pertamax,” tutur dia.
Strategi penyesuaian harga ini juga harus dibarengi dengan upaya pembatasan BBM bersubsidi. Agar yang menikmati subsidi lebih tepat sasaran.
“Selain kebijakan harga tersebut, upaya pembatasan agar BBM Subsidi tepat sasaran harus tetap dilakukan,” kata dia.
Kombinasi kebijakan tersebut dinilai akan meringankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar kompensasi dan subsidi energi. Mengingat tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp 502 triliun.
“Dengan kebijakan strategi harga dan pembatasan BBM subsidi, beban subsidi energi dapat diturunkan,” kata dia mengakhiri.
Kenaikan harga BBM ini dilakukan dalam upaya menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Mengingat pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 502 triliun hingga akhir tahun. Namun di sisi lain harga minyak dunia terus meningkat di tingkat global.
“Angkanya semua sedang dihitung, kita sedang siapkan angkanya. Kita sudah rapat beberapa kali,” kata Susiwijono di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (15/8).
Susi menjelaskan perhitungan kenaikan harga BBM sedang dilakukan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Termasuk dampak kenaikan inflasi yang bisa dihasilkan jika pemerintah memutuskan kenaikan BBM.
“Semua sedang dihitung, kalau naik nanti kontribusi ke inflasinya berapa karena akan dorong inflasi,” kata dia.
Rencana kenaikan harga BBM ini kata Susi sudah menjadi opsi pemerintah. Sebab selama ini pemerintah telah menahan harganya agar tidak berdampak langsung di masyarakat.
Hanya saja, tingginya harga minyak dunia menjadi beban baru bagi APBN jika terus ditahan harganya. Apalagi nilai keekonomian dengan harga yang ditetapkan pemerintah saat ini sudah sangat tinggi.
“Space APBN kita kan sudah cukup. Mungkin supaya harga jualnya ini tidak perlu tinggi antara harga jual dan keekonomian ini tinggi sekali. Kita sedang hitung perlu opsi kenaikan harga (atau tidak),” tuturnya. (AHM/lip6)
