KNews.id- Rezim Joko Widodo (Jokowi) tidak menghargai nyawa manusia dengan menghapus angka kematian dari indikator penanganan Covid-19. Kebijakan Rezim Jokowi ini sangat berbahaya dalam menangani Covid-19. Demikian dikatakan pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil Si Bangsat Kalem (SBK) kepada suaranasional.com, Selasa (10/8).
“Angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena kesalahan input data. Harusnya input data yang diperbaiki bukan menghapus angka kematiannya,” ungkapnya.
Kata SBK, Rezim Jokowi sudah keluar dari aturan dalam menangani Covid-19.
“Pendekatan yang digunakan atas kemauan Luhut Binsar Pandjaitan sendiri tanpa melibatkan para ahli,” ungkapnya.
Menurut SBK, rakyat dan petugas kesehatan menjadi korban dari penghapusan angka kematian dalam indikator dalam menangani Covid-19.
“Nyawa manusia sudah tidak dianggap Rezim Jokowi,” jelas SBK.
Pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8).
Dengan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena ada problem pendataan, terdapat 26 kota dan kabupaten yang level PPKM-nya turun dari level 4 menjadi level 3.
“Dalam penerapan PPKM level 4 dan 3 yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari level 4 ke level 3. hal ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan,” kata Luhut. (Ade/SN)
 tidak menghargai nyawa manusia dengan menghapus angka kematian dari indikator penanganan Covid-19.){kind=link}