Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
KNews.id – Jakarta, Tadi dibilangan hotel berbintang di daerah Sunter (Jakarta Utara) saya hadiri ulang tahun ke 18 PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) sekaligus mengadakan acara seminar terkait program pemerintah MBG. Nampak pesertanya para pengurus daerah (Ketua Sekretaris Bendahara/KSB), yang diabsen per daerah, lalu dijawab dengan acungan jari dari delegasi (KSB) Sabang hingga Merauke.
Yang membuat saya terkesima, ternyata diantara tamu undangan terdapat pejabat atase, hadir sekitaran 10 perwakilan dari kedutaan besar negara negara asia (Uzbekistan), Bangladesh dan lainnya, bahkan ada disebelah saya duduk persis pejabat negara adi daya Russia, yang fasih berbahasa Indonesia, termasuk tidak ketinggalan dari negara benua afrika (Sudan) yang juga sedang mengalami konflik, maklum pengundangnya adalah Wilson Lalengke, tokoh jurnalis dan aktivis HAM selaku Ketua PPWI yang belum lama ikut memberi sumbangsih pidato yang materinya pesan perdamaian untuk dewan keamanan PBB terkait negara-negara di Gurun Sahara Barat, yang masih bertikai sejak beberapa dekade (perbatasan Maroko-Ajazair).
Wilson, yang berpidato pada momen tersebut membangkitkan kebanggaan masyarakat bangsa ini, karena mengukir sejarah sosok pribadi WNI eksis di Markas Besar PBB pada 8 Oktober 2025. Beliau bukan mewakili pemerintah, melainkan suara masyarakat sipil, selaku aktivis Hak Asasi Manusia dan wartawan senior dari Indonesia, yang berangkat ke New York atas biaya sendiri, dan nyata lugas namun diplomatis sebagai pembicara non-pemerintah.
Dan tidak bermaksud dibesar-besarkan, “gayung bersambut, “Raja Maroko, yang Mulia King Mohammed VI menanggapi hasil pertemuan forum dewan keamanan PBB yang dihadiri Wilson, akhirnya Sang Raja menyampaikan pidato kepada rakyatnya, pada Jumat, 31 Oktober 2025. Urgensinya pidato sang Raja adalah bakal melahirkan babak baru mengenai penyelesaian konflik yang telah berlangsung hampir 50 tahun, yakni akan ada proses konsolidasi di negara Sahara ini, berupa solusi konsensual perihal otonomi pada wilayah titik tikai suku diperbatasan antara Maroko- Aljazair yang “dikuasai” oleh Front Polisario, sebuah gerakan kemerdekaan yang mewakili penduduk asli Sahrawi di Sahara Barat, yang didukung oleh Aljazair.
Lalu ada momen paling indah, disela-sela ishoma, saya gunakan ‘ngobrol ngalor ngidul’ dengan sosok yang cukup saya kagumi karya jurnalistiknya, jurnalis berkelas Doktor Ustad Ali Syarief, pengajar Bahasa Indonesia, plus bahasa Inggris di negara sakura, perbincangan cukup santai, atau tepatnya dibawa dengan santai, karena topiknya sedikit hot tentunya, yaitu terkait perkembangan penegakan hukum tanah air (law behavior) yang lumayan pelik dan sedikit ‘memuakan’.
Pesannya “sang ulama dan jurnalis”, agar bangsa ini butuh kesabaran, karena Presiden RI Prabowo Subianto tidak mudah membersihkan residu yang tertinggal ‘eks pola kepemimpinan’ era sebelumnya. Dan Sang Ustad berharap agar saya dan keluarga dapat berkunjung ke negara sakura. Tentu itikad baiknya saya jawab Insya Allah, sambil tersenyum karena ajakannya terkandung “doa.”
(FHD/NRS)
