KNews.id – Jakarta – Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) menggelar Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar yang diselenggarakan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar. Kegiatan ini mengangkat tema ketahanan pangan berbasis pangan lokal untuk mendukung desa mandiri dan kesejahteraan bangsa.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) Kalbar, Heronimus Hero mengatakan Gubernur Kalbar terus mengarahkan untuk meningkatkan produksi memang terasa agak berat. Kenapa, karena tidak ada wewenang melarang petani untuk membeli beras di Jawa.
“Karena prinsip berdagang selama masih bisa mendapat untung dari mereka tentu cenderung beli di sana.” “Itu faktor pertama kenapa beras luar itu masuk ke Kalbar. Lalu pedagang yang berjualan tidak mungkin tanpa stok.”
“Hitungan surplus satu tahun dibagi konsumsi satu tahun. Makanya produksi kita di bilang surplus karena produksi lebih dari konsumsi,” ujarnya. “Kita berharap meskipun tidak ada aturan yang bisa diterapkan untuk melarang orang memasukan beras ke Kalbar.”
“Kita akan tingkatkan produksi setingginya supaya itu berpengaruh ke pasar sehingga pedagang ambil di Kalbar juga,” ujarnya. Ia katakan tidak bisa melarang, artinya kalau bersaing produk kalau Kalbar tinggi di atas 3 ton perhektar lebih sangat efisien, artinya murah dan pedagang bisa ambil di petani setempat.
Ia mengatakan di Kalbar petani beras tanpa merk dibandrol harga 9.500 sampai 11 ribu per kg. Tapi kalau ambil di Jawa bisa 7000 an itulah motif ekonominya muncul di situ. Dalam produktivitas harus tinggi artinya satuan luasnya harus tinggi kita sekarang bergerak mendekati 3 ton . Sekarang rata-rata kita 2.9 ton per hektar.
“Kalau kita bisa seperti di Jawa sampai 7 ton 8 ton pasti lebih bersaing dan untuk 1 kg beras lebih murah jadi bisa bersaing.” “Kalau itu bisa kita naikan melalui teknologi , dan sarana yang cukup untuk menambah lebih tunggi. Supaya petani bisa ambil beras di Kalbar,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa ada juga beras yang keluar dari Kalbar memang pendataannya belum valid yang diperoleh dari data karantina 1 Entikong terkait perdagangan beras dari Januari sampai Oktober ada 1 ton yang keluar. Tapi ia katakan lebih enak memantau data yang masuk dari pelabuhan.
