Di sisi lain, kata Dave menyebut, Presiden Jokowi memiliki hak untuk menilai kinerja para menteru. Selain itu, Presiden Jokowi dinilai juga berhak merombak kabinet bila mendapati ada menteri berkinerja tidak baik.
“Tidak performa dengan baik, terlibat berbagai macam kasus atau tidak fokus menjalankan fungsinya, maka sewajibnya dan sebaiknya untuk segera direvisi kembali ataupun juga diperiksa seberapa mampu individu (menteri) tersebut,” tuturnya.
Namun, kata Dave menambahkan, Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi.
Seperti dikutip Antara, Presiden Jokowi angkat bicara soal isu perombakan kabinet. Dia meminta semua pihak menunggu soal kemungkinan perombakan Kabinet Indonesia Maju.
“Ya, tunggu saja,” kata Presiden Jokowi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023).
