Oleh : Ahmad Khozinudin (Sastrawan Politik)
KNews.id- Di antara sebab Partai Golkar dapat bertahan hingga saat ini sejak kejatuhan Orde Baru adalah kemampuan manuver politik Golkar yang selalu menaruh telor politik dalam semua keranjang investasi. Kepiawaian Golkar dalam bermanuver diantara gelombang politik yang ada, diakui secara umum. Hanya saja, Golkar memang tak terbiasa menjadi Partai Oposisi.
Hanya sebentar saja di era Ical (Aburizal Bakrie) Golkar sempat beroposisi. Namun, situasi itu tak bertahan lama karena kader partai yang terbiasa bergelimang kekuasaan tak tahan berada di Garda teriakan tanpa kekuasaan. Luhut berhasil menyeret Golkar ke kubu Jokowi, pasca manuver menjadikan Novanto sebagai Ketum Golkar.
Hari ini, Golkar juga mengisi semua keranjang investasi politik baik di kubu pro amandemen juga yang kontra amandemen. Secara apik, Golkar menempatkan Bamsoet untuk berada di garda terdepan amandemen konstitusi agar Golkar tidak kehilangan deviden politik saat misi ini berhasil.
Sementara, secara kepartaian Golkar mengambil posisi kontra amandemen untuk mengamankan elektabilitas partai. Sebab Golkar paham betul, rakyat sangat kontra amandemen sehingga pilihan pro amandemen berarti menyelisihi aspirasi rakyat. Pada akhirnya, posisi berseberangan dengan rakyat akan berimbas pada merosotnya elektabilitas partai. ini yang dihindari Golkar.
Bamsoet (Bambang Soesatyo) sendiri diduga mendapatkan posisi Ketua MPR adalah sebagai kompensasi dirinya meninggalkan suksesi partai Golkar dan membiarkan Airlangga Hartarto melenggang menjadi Ketua Umum Golkar. Ambisi Bamsoet untuk menjadi Ketua Umum Golkar sempat mencuat dan bahkan Bamsoet pernah bermauver dengan menyebut hanya dibutuhkan anggaran Rp. 1 triliun untuk menguasai partai politik.
Perlawanan Bamsoet terhadap Airlangga tidak konsisten, akhirnya Bamsoet mengambil jalan kompromi dengan menerima kompensasi sebagai Ketua MPR RI. Airlangga, sebagai Ketua Umum Golkar tentu punya saham politik besar menempatkan Bamsoet di kursi Ketua MPR RI.
Sekali lagi, hari ini Golkar kembali memainkan peran ganda dalam isu amandemen konstitusi. Secara kepartaian, Golkar bersama Nasdem, Demokrat dan PKS sepakat menolak usulan amendemen meski hanya sebatas pemberian kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN.
Salah satu petinggi partai Golkar mengatakan, Ketua Umum Airlangga Hartarto sampai menelepon Bambang Soesatyo setelah peringatan Hari Konstitusi 18 Agustus 2021. Dikabarkan, Airlangga menegur Bamsoet karena terlalu aktif menyuarakan soal amendemen konstitusi. Sebuah sinetron politik yang lumrah dalam dinamika politik partai dalam sistem demokrasi.
Ketua Fraksi Golkar MPR Idris Laena membuat statement untuk melegitimasi pembelahan di internal Golkar, dengan mengatakan perbedaan sikap politik Bamsoet dapat dimaklumi mengingat Bamsoet menjabat sebagai Ketua MPR RI yang mewakili kepentingan beragam fraksi partai.
“Soal sikap Bamsoet kami memahami beliau adalah Ketua yang notabene speaker-nya MPR. Tetapi sebagai kader Golkar, kalau partai sudah punya keputusan, ya Bamsoet harus ikut perintah partai,” kata Idris. (22/8).
Demikianlah, Golkar memainkan peran ganda, mengambil posisi ceki dua nokang, memegang dua kartu as yang sama-sama menguntungkan secara politik. Jika amandemen berlanjut, Golkar dapat menagih deviden politik melalui Bamsoet selaku kader Golkar sekaligus ketua MPR RI. Jika amandemen batal, Golkar akan menangguk elektabilitas partai dari dukungan rakyat yang mengira Golkar pro terhadap aspirasi rakyat. (AHM/SN)
