Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum & Politik)
KNews.id – Jakarta 11 November 2026 – Gibran Rakabumi Raka dihadapan Insan Pers: dirinya disarankan oleh Presiden Prabowo agar “fight” menghadapi Problematika Hukum yang menderanya terkait Suket Penyetaraan Ijazah SMA yang Ia miliki dan pastinya proses kebutuhan Suket dimaksud sudah Ia gunakan dan lalui untuk Pendaftaran Calon Wapres 2024-2029 di KPU RI namun ternyata secara Hukum oleh Makamah Agung RI dinyatakan “Tidak Sah” (Jo. Putusan Kasasi No. 742/K/TUN/2026).
Maka oleh sebab hukum dan termasuk pertimbangan politik dari sisi jabatan Wapres yang diemban oleh Gibran saat ini dan dari sisi HAM yang Ia miliki selaku WNI (Equality before the law) dan merujuk Konstitusi, maka saran Presiden kepada Gibran sudah presisi secara substansial yaitu Gibran sebaiknya lakukan “perlawanan hukum”, mengingat Putusan MA tidak retro aktif melainkan _ex nunc_ dan prospektif dan Putusan MA. 724 secara limitatif tidak ada poin amar diktum yang _void ab initio._
Namun secara Realitas Putusan MA merupakan amar yang sudah berkekuatan Hukum dan secara Politis kembali kepada eksekutor Legislatif Para Warga Senayan (DPR RI, MPR RI) dan Stake Holder Eksekutif tertinggi di Gedung Jalan Merdeka Utara.
Kembali kepada inti karena Objek Perkara TUN adalah Keputusan (Pejabat) TUN sehingga berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 dan SEMA no 2 tahun 2024 yang isinya melarang Pihak Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali/ PK (reques civil) apabila Pihak Tergugat Pokok Perkara adalah Pejabat Publik Penyelenggara Negara/ Pejabat TUN.
Maka keliru tidak memiliki kompetensi jika Gibran melakukan upaya Perlawanan Hukum terhadap Putusan MA melalui PK (request civil) selain dirinya bukan Pihak Tergugat Utama Prinsipal Pembuat Keputusan Suket yakni Tergugat Kemendikdasmen dalam Perkara TUN (No. 742/K/TUN/ 2026).
Alasan hukum lainnya: Putusan MK adalah final and binding sehingga putusannya mengikat bak Undang Undang sedangkan dalam konteks amar Putusan MA tersebut menyatakan bahwa Suket yang digunakan oleh Gibran terkait Penyeteraan SMA (Gibran) adalah produk yang tidak sah menurut hukum, maka Pihak Tergugat Kemendiknas terhadap Objek Putusan MA TUN otomatis dilarang PK.
Sehingga ideal jika “fight” yang diutarakan oleh Gibran kepada insan Pers yang ideal sebagai wujud perlawanan hukum terhadap Putusan MA tidak melalui PK. Namun sebaiknya dalam perkara yang tersendiri melalui ranah pada aspek PMH/ Onrechtmatige overheidsdaad (OOD) dan Gibran adalah selaku pihak Penggugat dan Kemendikdasmen selaku Pihak Tergugat Prinsipal dan pihak pihak lain yang relevan dengan materi pokok gugatan.
Terhadap “kemelut a quo in casu” maka mari bangsa ini sama sama mendoakan semua Problematika di negeri ini akan mudah diselesaikan oleh Para Tokoh Bangsa Negeri di Tanah Air tanpa menyisakan hal-hal negatif yang berlebihan karena Tujuan Hukum itu sendiri dibuat agar bangsa ini aman damai dan sejahtera serta berkeadilan sesuai Teori Konstitusi UUD 1945.
(FHD/NRS)
