KNews.id – Jakarta – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) diprediksi masih berlanjut tahun ini. Kondisi ekonomi itu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
Executive Director Core, Mohammad Faisal, mengatakan faktor internal dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan yang daya saingnya turun setelah Covid-19. Menurut Faisal, kebijakan setelah Covid–19 lebih banyak fokus pada kalangan bawah. Sementara banyak golongan menengah dekat dengan garis kemiskinan yang terdampak pelemahan ekonomi.
“Orang yang bekerja dengan upah rendah, jam kerja rendah, itu meningkat luar biasa. Tingkat pendapatan orang yang PHK juga tidak semuanya bisa kembali ke tempat kerja di sektor formal,” ujarnya, Jumat (23/5).
Selain itu, banyaknya PHK juga banyak dipengaruhi oleh kebijakan eksternal seperti, tekanan peradang dagang pasca pemberlakuan tarif impor dari Amerika Serikat. Begitu juga dengan pelemahan harga komoditas yang akan berdampak pada kinerja perusahaan di sektor pertambangan dan pertanian.
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan, tekanan struktural yang belum mereda, seperti lemahnya daya beli, stagnasi ekspor, serta minimnya stimulus fiskal yang bersifat counter-cyclical (berlawanan arah dengan siklus ekonomi).
“Tanpa intervensi kebijakan yang bersifat antisipatif, inklusif dan berbasis data by name by address, prediksi adanya gelombang PHK bukanlah skenario pesimis, melainkan dasar yang cukup realistis,” ujarnya.
Rizal mengatakan, terdapat sejumlah sektor yang rentan terkena gelombang PHK tahun ini. Sektor tersebut adalah:
1. Sektor padat karya berorientasi ekspor
Menurut Faisal, sektor padat karya yang berorientasi ekspor menghadapi tekanan tertinggi terhadap PHK. Sektor tersebut khususnya tekstil, garmen, alas kaki, dan otomotif. Sektor-sektor tersebut menghadapi kombinasi tekanan dari sisi permintaan global, beban produksi domestik, hingga struktur biaya tenaga kerja yang tidak fleksibel
2. Sektor yang terdampak pada efisiensi pemerintah
Industri yang terpengaruh efisiensi pemerintah seperti infrastruktur, perhotelan, event, akan rentan terkena gelombang PHK tahun ini.
3. Sektor pertanian dan perikanan
Dampak ekonomi di sektor ini dipengaruhi oleh perubahan iklim yang akhirnya dapat menurunkan produksi. Menurut Faisal sektor-sektor tersebut kini sudah menunjukkan gejala efisiensi tenaga kerja.
“Ini menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan kita bersifat lintas sektor dan membutuhkan respons kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga strategis dan lintas kementerian,” ujarnya.
Beda Data PHK Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan
Sebelumnya, Dewan Pengawas BPJS mengatakan hingga April 2025 telah terjadi 24,36 ribu korban PHK.
“Prediksi dan potensi korban PHK yang akan terjadi untuk tahun 2025 ada sekitar 280 ribu korban PHK,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri saat rapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (20/5).
Sementara Kementerian Ketenagakerjaan mendata korban PHK hingga 20 Mei 2025 telah mencapai 26.455 orang. Industri pengolahan menjadi sektor dengan jumlah PHK terbanyak selama lima bulan pertama tahun ini.
Tindakan PHK terbesar terjadi di Jawa Tengah mencapai 10.695 orang. Provinsi kedua dan ketiga dengan jumlah PHK terbanyak adalah Jakarta sebanyak 6.279 orang dan Riau sejumlah 3.570 orang.
