KNews.id- Menteri Sosial Tririsma Hariini kena semprot Bupati Alor, Amon Djobo karena persoalan pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Menurutnya, hal tersebut melangkahi pemerintah daerah.
Amon memarahi dua staf Kemensos dan memarahi Risma hingga video aksi tersebut viral di jagad sosial media. Namun, buntut dari apa yang dilakukan Amon kini PDI-P mencabut dukungan politik kepada dirinya.
Penarikan dukungan tersebut disampaikan melalui surat rekomendasi dan dukungan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Bidang Kehormatan DPP PDiP Komarudin Watubun dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.
Demikian Isi Surat Tersebut:
“Sdr. Drs Amon Djobo sebagai Bupati Alor yang tidak memahami tata kelola pemerintahan dalam hal koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Maka DPP PDI Perjuangan telah melakukan evaluasi selama kepemimpinan Bupati Alor tersebut,” demikian bunyi surat DPP PDIP mengenai pencabutan rekomendasi kepada Amon Djobo .
PDIP merasa tidak kali ini saja Amon melakukan tindakan tidak terpuji. Pernah suatu waktu yang sudah beredar di pemberitaan, Amon sempat memaki seorang perwira TNI bahkan sampai mengancam menembak.
Karena Amon bukan kader sehingga tidak bisa dipecat, maka yang dilakukan adalah menarik dukungan. Keputusan ini diambil demi kepentingan strategis organisasi secara umum.
Adapun pencabutan sekaligus dilakukan kepada Wakil Bupati Imran Duru. Surat dukungan awalnya pada Pemilu 2017 lalu tertuang dalam nomor 3628/IN/DPP/XI/2017.
“Menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh Pimpinan dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Alor terkait pencabutan rekomendasi dan dukungan tersebut,” jelas surat itu.
Sebelumnya diberitakan, Amon menyuruh mereka untuk membawa bantuan itu ke Ketua DPRD Alor, tidak usah melalui pemerintah daerah.
“Itu saya marah, datang lagi dia bawa nama Kementerian Sosial nah lu pi bagi sudah kenapa bawa datang ke kami. Kau pu menteri omong dengan Presiden bahwa bantuan kasi ke Ketua DPRD, pi di sana sudah to bikin apa ke kami, nanti pemerintah pusat pikirnya kami gubernur dan bupati ini juga hanya tidur-tidur saja tidak urus manusia, saya tiap hari di lapangan kok. Saya marah karena mereka langkahi pemerintah daerah, hanya karena kepentingan politik kita kerja ini bukan karena politik, ini bencana kemanusiaan bukan bencana politik,” tegasnya. (AHM/bcra)
.){kind=link}