Oleh: Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik
KNews.id- Borjuis atau Bourgeoisie sebutan bagi kaum the have, atau orang punya atau kelas menengah keatas.Kaum Borjuis muncul di kota-kota yang ada di akhir zaman feodal ( monarki ) dan memasuki awal abad dari zaman modern, melalui kontrol perdagangan jarak jauh dan manufaktur kecil. Kata borjuis dan atau golongan borju berasal dari bahasa Prancis, yang berarti “penghuni-kota” atau kata bourg, atau burg (kastil) atau penghuni istana dari bahasa Jerman.
Label atau pemberian identitas borjuis oleh kaum Komunis terhadap raja dan sistimnya (politik oligarki/ monarki) awalnya dilandasi oleh penolakan dan rasa benci dari para buruh atau rakyat jelata. Mereka merasakan kesewenangan yang terjadi pada saat itu, sekitar tahun 1800-an atau abad 18. Pada umumnya merupakan golongan atau kalangan istana atau kerajaan atau kalangan para bangsawan dan penguasa istana. Pula para pengusaha kaya, yang kemudian menjadi cikal bakal atau musuh dari faham komunisme.
Berkelanjutan hingga saat ini, dalam persepsi pemerintahan, apapun yang tidak menggunakan sistim komunis. Catatan sejarah eksistensi kelompok atau golongan komunisme ada di tanah air, dan pernah mencoba beberapa kali, berbuat anslag atau makar, melalui berakan Partai komunis Indonesia yang ingin menghancurkan NKRI melalui perubahan terhadap landasan atau sistim dasar negara Pancasila, seperti yang penjabaran pelaksanaan sistimnya terdapat pada batang tubuh UUD.1945.
Kelompok atau golongan komunis ingin merubah dasar negara yang ber- sistim Pancasila menjadi sistim komunisme, melalui pemberontakan PKI, diantaranya terjadi di Madiun, pada tahun 1948 dan Tahun 1965 di Jakarta melalui pembunuhan para Jendral TNI. Pada malam 30 September 1965 ( Gerakan Gestapoe/ Gestapu ) atas peristiwa kejahatan atau penghianatan kaum komunis/ PKI terhadap bangsa dan negara ini ( NKRI ).
Melahirkan historis TAP. MPRS. No. XXV, Tahun 1966 yang melarang keberadaan faham komunis ( PKI ) dan melarang penyebaran fahamnya, kemudian TAP. MPRI dimaksud dirujuk oleh Pasal 107, UU. RI. NO. 27 . Undang – undang Tentang Perubahan UU. RI. No.1 Tahun 1946 Tentang KUHP, yang materil nya mengandung unsur pidana dan terdapat sanksi berat hukuman bagi para pelanggarnya
Khas penganut komunis di Indonesia, mereka yang menamakan diri sebagai proletarian atau kelompok atau komunitas – komunitas rakyat bawah/ jelata, setelah berhasil ditampuk politik dan kekuasaan, malah menjadikan diri mereka sebagai kepanjangan tangan dari oligarki.
Jadi persepsi negatif, namun objektif, bahwa orang – orang bodoh dan miskin akan tetap menjadi ajang dulang konstituen politik mereka sebagai ladang suara. Sehingga wong cilik atau orang-orang jelata, mesti terus dibangun sentimen psikologis dengan pembatas atau terus mengumandangkan batasan kriteria antara yang kaya dan si miskin. Mereka akan terus hembuskan sebagai suara atas nama wong cilik.
Walau mereka sudah menjadi pengganti para pejabat dan pengusaha terkemuka di negeri yang sudah dikuasai atau negara yang sudah bersistem komunis. Dalam prakteknya komunisme (dulu di NKRI adalah PKI) tentu akan tetap memelihara kebodohan dan kemiskinan, padahal bertentangan cita cita dan kewajiban UUD. 45 & Pancasila, supaya tetap menjadikan mereka setia dan patuhi para penguasa komunis.
Paham komunis bertolak belakang dengan cita cita UUD 1945 yakni negara berkewajiban mencerdaskan dan sejahterakan anak bangsa. Dan mazhab komunisme hanya itu.
Karl Marx dengan segala buah pikirnya marxisme, lalu ke pengikutnya Lenin ( Leninisme ) akhirnya membuahkan pemahaman komunisme seorang dan pengikutnya yang mengawali perjuangannya, dalam bentuk penentangan terhadap sistim feodal atau monarki absolut, yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan pemuka agama atau dewan gereja ( Katholik/ atau Kristen).
Pada pemerintahan komunisme yang sampai kini masih tetap bertahan, dalam berbagai bentuknya sepeti di Russia, RRC & Korea Utara. Entahlah jika di negara Russia yang ada di belahan Benua Eropa, mungkin pengaruh alam demokrasi ala barat karena berdekatan dengan Eropa Barat, mulai berbeda dalam praktiknya. Adanya bukti sudah terlepas atau melepaskan diri daripada beberapa gabungan / uni dari bangsa atau negara yang ada sebelumnya di Uni Sovyet ; Chezna , Ukrania dan lain – lain ?
Namun jika menurut fakta China amat kejam terhadap kehidupan demokrasi contoh kongkret, perilaku mereka terhadap ras Uyghur dan pemerintahan Korea Utara yang begitu kejam terhadap lawan politiknya, amat sedikit publik dunia mendengar kebebasan kehidupan demokrasi dinegaranya
Kembali kepada pemahaman komunisme dalam praktek penyelenggaraan negara ( ditanah air ), atau dimanapun mereka paham komunis hidup dan diberlakukan, akhirnya tentu membutuhkan kapital karena persaingan globalisasi butuh science & technology. Maka tentunya para pengusaha/ tuan saudagar disertakan, jadilah mereka sebagai komunis kapitalis yang oligarki.
Namun tetap soundingnya rakyat jelata serta terus kepada wong cilik atau kaum jelata mewakili mereka dalam melawan orang kelompok faham lain, yg sudah kalah. Aneh kan?. Padahal atau seandainya pun sejatinya mereka sudah berkuasa sebagai penyelenggara negara yang berkuasa/penguasa. Sekali lagi mereka hanya berlindung dan hembuskan api amarah sentimen yg ekstra kepada orang2 kaya walau sebenarnya sudah menjadi (wujud diri) mereka. Maka mereka tentu akan pelihara terus kebodohan pada rakyat jelata.
Antisipasi terhadap gejala–gejala komunisme di tanah air adalah membangun perihal character building of nation atau menghidupkan faktor kesadaran berbangsa dalam bernegara, melalui salah satunya tingkatkan daripada sisi iman dengan memperdalam agama masing – masing bagi para penganutnya , dengan dilandaskan kejujuran dan objektifitas serta menggali kecerdasan, seperti yang dimaknai dengan revolusi akhlak. (AHM)
