Oleh : Muslim Arbi
KNews.id – Rezim Joko Widodo (Jokowi) menggarong yang rakyat atas kebijakan memotong gaji pekerja swasta untuk simpanan Tapera. Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi .
“Rezim Jokowi butuh uang untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan dengan menggarong uang rakyat,” jelasnya.
Kebijakan ini, kata Muslim menunjukkan keuangan negara dalam keadaan kosong. “Pajak juga dinaikkan untuk menutupi kekosongan keuangan negara,” papar Muslim.
Muslim mengatakan, Rezim Jokowi meninggalkan legacy yang sangat buruk buat rakyat Indonesia. “Percuma me mengajukan gugatan ke MK atas peraturan yang memotong gaji swasta untuk Tapera. MK sudah dikuasai Rezim Jokowi,” tegasnya.
Gaji pekerja di Indonesia, termasuk karyawan swasta, bakal kena potongan tambahan untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.
Kemudian pada Pasal 7, dirinci jenis pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera tidak hanya PNS atau ASN dan TNI-Polri, serta BUMN, melainkan termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah.
“Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta,” bunyi Pasal 5 ayat 3 PP tersebut.
Pemerintah memberikan waktu untuk mendaftarkan para pekerjanya kepada Badan Pengelola (BP) Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP 25/2020. Artinya pendaftaran itu harus dilakukan pemberi kerja paling lambat 2027.
(Zs/NRS)
