KNews.id – Jakarta 18 November 2025 – Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSPIM) hari ini menggelar aksi di kantor pusat PT. IMIP sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik hubungan industrial yang dinilai tidak adil, diskriminatif, dan membahayakan keselamatan serta kesejahteraan buruh.
FSPIM menegaskan bahwa kondisi kerja di PT. IMIP saat ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak-hak ketenagakerjaan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta HAM pekerja—terutama pekerja perempuan. Selain itu, pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di berbagai perusahaan dalam grup industri ini masih dihambat dengan berbagai syarat dan penundaan tanpa alasan yang berdasar.
Hal lainnya, FSPIM membawa sejumlah pesan via poster-poster untuk publik dan pemerintah. Diantaranya: jangan jadikan buruh sebagai tumbal dalam industri ekstraktif, buruh bukan budak pengusaha, nyawa kami lebih berharga daripada nikel, tidak ada kesejahteraan tanpa keadilan K3, kami bertarung nyawa tapi upah kami rendah naikkan upah buruh 50%, kami dibunuh oleh PT. IMIP karena K3 diabaikan.
Pesan tersebut memberitahu bahwa kondisi kerja di PT. IMIP bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi menyangkut martabat kemanusiaan dan keselamatan nyawa buruh.
Maka dari itu, kami FSPIM-KPBI menuntut kepada PT. IMIP:
- Laksanakan PKB di masing-masing perusahaan tanpa syarat.
- Naikkan upah buruh PT. IMIP sebesar 50% sesuai prinsip keadilan dan beban kerja di industri berisiko tinggi.
Get Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka’s stories in your inbox
Join Medium for free to get updates from this writer. Enter your Email Subscribe
- Libatkan serikat pekerja secara langsung dalam pengawasan K3 dan pastikan standar keselamatan diterapkan tanpa kompromi.
- Berikan perlindungan penuh kepada pekerja perempuan dan bentuk Satgas TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) di lingkungan perusahaan.
- Hentikan praktik union busting, diskriminasi, PHK sepihak, serta mutasi sebagai alat intimidasi terhadap pekerja dan aktivis serikat.
- Berikan hak normatif kepada buruh kontraktor dan tindak tegas LPTKS nakal.
Hal lainnya, berupa seruan kepada pemerintah dan publik. FSPIM menyerukan:
- Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serta seluruh lembaga negara terkait untuk turun tangan melakukan pemeriksaan penuh atas standar K3, pelaksanaan PKB, dan dugaan tindakan union busting.
- DPR RI Komisi IX, Komisi VIII, Komnas Perempuan & Polri untuk membuka pintu advokasi terkait perlindungan pekerja dan pencegahan kekerasan seksual di kawasan industri dan penindakan pelaku kekerasan seksual.
- Media nasional dan publik luas untuk mengawal isu ini agar keselamatan dan kesejahteraan ribuan buruh IMIP tidak terus diabaikan demi kepentingan industri nikel.
FSPIM menegaskan bahwa perjuangan ini akan terus dilanjutkan hingga tuntutan terpenuhi. Buruh siap berdialog untuk keselamatan dan martabat pekerja.
“Kami bekerja untuk hidup, bukan untuk mati. Tidak ada satu nyawa pun yang pantas dikorbankan demi keuntungan industri.” Tegas Ketua Umum FSPIM.
(FHD/NRS)
