KNews- Staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, merespons pernyataan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, yang menyinggung persoalan di daerah yang kerap diambil oleh pemerintah pusat. Faldo menilai Anies tak paham variasi tantangan permasalahan di Indonesia.
“Tirakatnya Pak Anies nanggung. Beliau pernah jadi menteri mestinya paham variasi tantangan permasalahan di Indonesia berbeda-beda. Hampir semua daerah di Indonesia butuh support dari APBN. Tentu pengawasan dan pelaksanaannya, pemerintah pusat perlu terlibat lebih banyak,” kata Faldo kepada wartawan, Minggu (21/5/2023).
Faldo menilai Anies patut bersyukur karena menjadi Gubernur DKI Jakarta yang memiliki APBD lebih dari Rp 80 triliun dengan hanya 6 kota/kabupaten dan pejabatnya ditunjuk sendiri. Anies juga, kata Faldo, beruntung bahwa DKI Jakarta tidak ada pilkada tingkat dua dan pilkades.
“Jadi, sepertinya tidak terlalu valid untuk bicara tantangan-tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah di seluruh penjuru Indonesia, terutama yang terluar, terjauh dan terdepan. Sumatera Barat saja APBD nya sekitar Rp 6,7 triliun, itu kabupaten/kotanya ada 19,” ucapnya.
Dia menilai Gubernur DKI Jakarta dengan hanya tidur saja pembangunan pasti diambil alih swasta dan pemerintah pusat. Menurutnya, banyak rusun di Jakarta yang penganggarannya dari APBN.
“Sekali lagi, Gubernur DKI Jakarta itu tidur saja pembangunan pasti diambil alih oleh swasta dan Pemerintah Pusat. Rusun-rusun di Jakarta banyak yang penganggarannya dari APBN kok,” kata Faldo.
“Menurut saya, tirakatnya Pak Anies masih kurang jauh. Mestinya ngobrol juga dengan kepala daerah yang tidak seberuntung Pak Anies saat jadi Gubernur DKI Jakarta,” ujarnya.
Seperti diketahui, bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyampaikan pidato kebangsaan di acara ‘Temu Kebangsaan Relawan’. Dalam pidatonya Anies menyinggung persoalan di daerah yang kerap diambil oleh pemerintah pusat.
“Kita punya masalah banyak, sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan, maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan,” kata Anies dalam sambutannya di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5).
Anies menyebut jika permasalahan di daerah yang diambil pusat kemudian tak sampai pada solusi maka hanya akan menyulitkan masyarakat. Ia menilai saat ini Indonesia memiliki kecenderungan untuk langsung mengambil alih ke pemerintah pusat.
“Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga maka menyulitkan masa depan orang-orang di daerah. Kita punya kecenderungan kalau di daerah tidak jalan, ambil alih ke pusat, dilakukan sentralisasi,” ucap Anies.
“Ingat republik ini luasnya luar biasa penduduknya tersebar di 6.000 kepulauan. Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi. Dengan cara seperti itu rakyat bisa merasakan pemerintah hadir di seluruh wilayah Indonesia,” sambung Anies.
Untuk itu, Anies ingin menentukan kembali pemerintahan yang berlandaskan pembukaan UUD 1945. Ia ingin berkomitmen menghadirkan hal itu. (RZ/DTK)
