Faisal Basri awalnya memaparkan ciri-ciri negara yang korup, salah satunya memotong pajak. Dia menyebut salah satu kebijakan pemerintah pada 2018 lalu yang membebaskan PPh (Pajak Penghasilan) Badan 20 tahun bagi investor yang berinvestasi lebih dari Rp 30 triliun.
Faisal Basri mengkritik benturan konflik kepentingan atau conflict of interest sejumlah anak buah Presiden Joko Widodo yang berkelindan dengan posisi strategis di dunia bisnis.
Dua di antara sejumlah pejabat itu adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Menteri Koordinator Bidang maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Pernyataan ini Faisal kemukakan saat menjadi pemateri dalam acara “Peluncuran Corruption Perception Index 2022 oleh Transparency International Indonesia (TII)”.