KNews.id – Jakarta – Eropa diguncang gelombang demonstrasi akibat mahalnya biaya hidup. Pada Sabtu (17/10/2026), ratusan ribu orang turun ke jalan di Prancis, Belgia, Italia, dan Portugal. Mereka turun ke jalan untuk memprotes tekanan ekonomi, upah yang dinilai tak memadai, serta semakin sulitnya mendapatkan tempat tinggal. Sejumlah aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi bentrokan, penjarahan, dan pembakaran.
Gejolak tersebut menambah tekanan terhadap pemerintah di sejumlah negara anggota Uni Eropa. Di tengah tingginya biaya hidup dan ketidakpuasan masyarakat, persoalan ekonomi sehari-hari kini berkelindan dengan tuntutan atas pendidikan yang lebih terjangkau dan prospek masa depan yang lebih pasti, terutama bagi generasi muda.
Meski berlangsung hampir bersamaan, demonstrasi di keempat negara itu bukan bagian dari satu gerakan terkoordinasi. Namun, ada benang merah yang menghubungkannya: meningkatnya kesulitan warga memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari tempat tinggal hingga biaya hidup sehari-hari.
Prancis Jadi Episentrum Gelombang Protes
Prancis menjadi titik paling besar dalam gelombang demonstrasi tersebut. Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat lebih dari 550.000 orang mengikuti aksi di berbagai wilayah pada Sabtu. Gelombang demonstrasi itu menyusul berminggu-minggu aksi mahasiswa dan berkembang menjadi kerusuhan di sejumlah kota.
Kelompok-kelompok kecil yang melakukan kekerasan dilaporkan menyerang bangunan publik, butik mewah, dan supermarket, serta menyerang kendaraan dan petugas kepolisian. Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengatakan sekitar 1.200 orang ditangkap dan 150 polisi mengalami luka-luka. Saat mengunjungi petugas yang dikerahkan di pusat Paris, Lecornu menyebut dampak kerusuhan tersebut berpotensi lebih buruk.
“Ini sebuah keajaiban bahwa jumlah korban tidak lebih tinggi,” ujarnya.
Menurut laporan kantor berita AFP, sejumlah toko dijarah di Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg. Wali Kota Paris Emmanuel Grégoire mengatakan sejumlah ruas jalan di ibu kota mengalami kerusakan parah. Di Limoges, kebakaran yang dipicu demonstran bermasker dilaporkan hampir menghancurkan balai kota berusia lebih dari 140 tahun. Sementara itu, balai kota Marseille dan Lille dibobol serta dirusak, sedangkan kantor pariwisata Lyon dibakar.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan akan ditindak secara hukum. Melalui unggahan di media sosial X, ia menegaskan para pelaku akan “dituntut dan dihukum”. Kerusuhan tersebut memperlihatkan bagaimana ketidakpuasan sosial dapat berkembang menjadi persoalan keamanan. Namun, kekerasan yang dilakukan sebagian demonstran tidak serta-merta mewakili seluruh peserta aksi, yang turun ke jalan dengan beragam tuntutan.
Belgia dan Italia Ikut Memanas
Di Belgia, demonstrasi berlangsung di Brussel, ibu kota negara yang juga menjadi pusat berbagai lembaga Uni Eropa. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa setelah menuduh sejumlah demonstran melempar benda ke arah petugas dan menyalakan api. Ketegangan juga terjadi di Liège, kota di sebelah timur Brussel, ketika polisi kembali menggunakan meriam air untuk membubarkan demonstrasi. Jumlah peserta aksi di kedua lokasi tersebut tidak dirinci dalam laporan yang tersedia.
Sebelum gelombang demonstrasi ini, Brussel telah mengalami aksi mahasiswa selama beberapa pekan yang menentang biaya pendaftaran universitas. Hal itu memperlihatkan bahwa keresahan di Belgia tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga beban biaya pendidikan dan akses generasi muda terhadap kesempatan belajar.
Sementara itu, di Italia, demonstrasi yang bermula sebagai pawai menentang perang dan kenaikan biaya hidup berubah menjadi bentrokan di pusat Milan.
Kelompok demonstran bermasker melempar batu, pecahan paving, dan benda lainnya ke arah polisi antihuru-hara. Sejumlah barikade yang dibuat dari meja-meja bar dibakar, sementara toko-toko dijarah dan properti dirusak. Polisi merespons dengan gas air mata dan meriam air hingga kawasan Piazza del Duomo yang biasanya ramai dikosongkan.
Kantor berita Italia LaPresse melaporkan sedikitnya dua polisi terluka dan sekitar 50 demonstran ditahan. Banyak di antara mereka yang ditahan dilaporkan masih berusia di bawah umur. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengecam kekerasan tersebut
“Berdemonstrasi adalah hak. Membakar kota kita bukanlah hak,” tulis Meloni di X. Ia menyalahkan kelompok yang memanfaatkan demonstrasi untuk menimbulkan kekacauan.
Wali Kota Milan Giuseppe Sala, yang berasal dari kubu kiri-tengah, mengakui alasan di balik demonstrasi dapat dipahami, tetapi menegaskan bahwa kekerasan terhadap aparat dan kerusakan serius terhadap kota tidak dapat dibenarkan. Bentrokan juga dilaporkan terjadi di Bologna, ketika sejumlah demonstran melempar batu dan terlibat konfrontasi dengan polisi di tengah aksi yang sebagian berlangsung damai.
Portugal Hadapi Krisis Hunian dan Upah
Di Portugal, puluhan ribu orang diperkirakan mengikuti demonstrasi di Lisbon untuk memprotes mahalnya biaya hidup, rendahnya upah, serta sulitnya mendapatkan hunian di kota-kota besar Krisis perumahan menjadi salah satu persoalan paling nyata. Harga rumah di Portugal dilaporkan meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 2017, sementara harga sewa untuk kontrak baru naik hampir dua kali lipat dalam periode yang sama.
Bagi masyarakat yang pendapatannya tidak tumbuh secepat biaya tempat tinggal, kenaikan harga tersebut membuat kepemilikan rumah semakin sulit dijangkau dan menyedot porsi lebih besar dari penghasilan bulanan.
Dalam aksi di pusat Lisbon, demonstran mendirikan tenda di Praça do Rossio sebagai simbol sulitnya memperoleh tempat tinggal. Serikat pekerja CGTP menyerukan tuntutan kenaikan upah dan pensiun, sekaligus memprotes mahalnya perumahan dan bahan bakar. Pemerintah Portugal menegaskan tidak akan mengubah sikap hanya karena tekanan demonstrasi. Menteri Urusan Parlemen Carlos Abreu Amorim mengatakan pada Jumat bahwa “pemerintah tidak akan menyerah pada teriakan dari jalanan”.
Sebaliknya, para demonstran menilai para pemimpin politik tidak memahami kesulitan yang mereka hadapi. Pertentangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan biaya hidup bukan semata-mata perdebatan mengenai angka inflasi. Bagi warga, persoalan yang lebih langsung adalah apakah penghasilan mereka cukup untuk membayar sewa, membeli kebutuhan pokok, membiayai pendidikan, dan mempertahankan standar hidup yang layak.
Bukan Satu Gerakan, tetapi Keluhan yang Serupa. Alberto Alemanno, profesor hukum dan kebijakan Uni Eropa di HEC Paris Business School, mengatakan kepada Al Jazeera kalau Prancis menjadi episentrum gerakan protes tersebut, tetapi tanda-tanda penyebaran keresahan mulai terlihat di luar negara itu.
“Prancis adalah episentrum gerakan ini … dan sekarang ada tanda-tanda bahwa gerakan ini menyebar melampaui Prancis,” kata Alemanno.
