Oleh : Sutoyo Abadi
KNews.id – Jakarta, Hannah Arendt dalam bukunya The Origins of Totalitarianism (1951), mengungkapkan bahwa pemerintahan totaliter tak ada lagi orang-orang yang mampu membedakan antara fakta dan fiksi serta benar dan salah (sebagai standar pemikiran, norma dan etikanya ).
Kita saksikan paska pertunjukan beberapa mantan menteri Kabinet Indonesia Maju ( KIM ) angka dihitung 60 % masuk Kabinet Merah Putih, sowan Jokowi yang mengakuinya sebagai bosnya, sesungguhnya hanya kamonflase karena yang diakui sebagai bosnya riilnya adalah Oligarki pengendali finansial yang akan menopang kekuatan politik dan ekonomi mereka.
Memyusul sejumlah perwira polisi peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 menemui Presiden ke-7 Joko Widodo ( Jokowi ). Kedatangan para perwira ini untuk meminta masukan dari Jokowi.
Masukan apa yang diharapkan dari Jokowi selain sama modusnya dengan drama kolosal para mantan menteri KIM, tetap berlindung melalui mediasi Jokowi, diduga untuk tetap eksis bersama 9 Naga Oligarki riil sebagai penguasa politik dan ekonomi di Indonesia
Dari video yang beredar, para peserta didik tersebut mengunjungi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Kamis 17 April 2025.
Ini sesungguhnya pembusukan untuk Kabinet Merah Putih merujuk pada situasi ada penurunan peran fakta dan analisis dalam kehidupan politik saat ini serta peningkatan ketidak sepakatan tentang fakta objektif. Bentuk lain misinformasi, polarisasi, dan hilangnya kepercayaan pada sumber kekuasaan yang tidak riil.
Ini penyangkalan, atau dalam istilah yang lebih tajam bisa disebut era pembusukan bahwa Prabowo Subianto bukan presiden yang sesungguhnya, mereka meyakini Jokowilah sebagai penguasa dibawah remot Oligarki dan Xi Jinping ( RRC )
Apakah peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 datang meminta masukan dari mantan Presiden Jokowi itu salah ?. Jawabnya pasti tidak karena Presiden Prabowo sendiri mengakui Jokowi sebagai guru politiknya”.
Bahkan di depan Xi Jinping, Presiden Prabowo Subianto menyatakan:
“Saya akan melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo dan juga pencapaian pemimpin China. Saya kagum dengan sejarah bangsa China”
Saat ini berpikir Indonesia sesuai konstitusi Pancasila dan UUD 45 yang sudah mati suri, bukan logika riil politik ke Indonesia an saat ini. Konsistensi sikap Indonesia akan selamat apabila negara ini kembali pada Pancasila dan UUD 45 asli bahkan dianggap berbahaya bagi Oligarki.
Bagi mereka tidak ada kata *kembali pada Pancasila dan UUD 45 asli*. Coba coba memaksakan diri seperti Polri masih dalam kendali Jokowi agen oligarki akan menyergap dengan tekanan, intimidasi. Mereka yang tidak kuat menahan arusnya lebih aman sowan Jokowi.
Ini bukan era keadilan, melainkan era pembungkaman yang dibungkus formalitas hukum ditandai oleh pembusukan tanggung jawab. Para pejabat negara seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan bangsa dan negara justru paling lihai menghindar.
Institusi-institusi politik berubah menjadi panggung drama yang absurd, di mana aktor utamanya adalah para pejabat di Kabinet Merah Putih yang hanya pandai beretorika tapi miskin moral atas keselamatan negara.
Rakyat hanya menjadi aksesoris penguasa atau pejabat negara sebagai objek belaka untuk ajang permainan politik mereka terus di buat suasana riuh, ribut, dan gaduh oleh artifisial belaka.
Munculah kritik bahwa Kabinet Merah Putih hanya seperti kerumunan diisi oleh pejabat hobi pesta, gembira dengan euforia, simbol-simbol, dan atribut kebohongan tanpa merasa bersalah apalagi berdosa di ruang penampakan wajah para aktor politik tanpa nilai
Situasinya makin berbahaya membawa pengaruh terhadap pembusukan kebenaran (truth decay), realitas yang terjadi mereka menebar kebohongan dengan memanipulasi fakta demi narasi dusta untuk kepentingan rezim Oligarki.
Politik adalah satu-satunya profesi yang memungkinkan untuk Anda berbohong, mencuri, menipu dan tetap terhormat. (Mark Twain).
(FHD/NRS)
