Ia mencontohnya seperti kasus Jaksa Pinangki yang dengan mudah dikurangi masa hukumannya dan suap hakim agung Gazalba Saleh yang kini tengah diproses di pengadilan.
“Publik pun mendengar bagaimana LPSK yang hendak disuap dalam penanganan kasus pembunuhan Ferdy Sambo, dan banyak lagi kasus-kasus korupsi lainnya yang tidak terungkap ke publik dan tidak tersentuh hukum,” kata dia.
Achmad juga menambahkan, hingga kini masih terus dipertanyakan kinerja penegak hukum.
“Seperti pada kasus Sumber Waras yang belum jelas ujungnya, Harun Masiku yang belum juga tertangkap padahal logikanya lebih mudah untuk mengkasuskan lawan politik, contohnya kasus Lukas Enembe dan Formula E yang seperti dicari-cari kesalahannya,” kata dia.
Publik juga bisa melihat bagaimana penanganan konsorsium 303 atau judi online lainnya yang bukti transaksi keuangannya sudah dibuktikan oleh PPATK tapi hingga saat ini tidak terdengar tindak lanjutnya.
“Jika hal-hal tersebut masih belum bisa diselesaikan maka tidak mengherankan jika publik merasa pesimis dengan pemberantasan korupsi hingga saat ini,” jelasnya.
Ia menambahkan, memang korupsi harus diperangi secara bersama-sama oleh setiap komponen masyarakat, tapi tanggung jawab tentunya ditangan KPK dan pemerintah, artinya merosotnya IPK ini menjelaskan merosotnya kinerja KPK dan pemerintah dalam penanganan korupsi.
“KPK harus di evaluasi, jangan-jangan KPK ini dibentuk hanya untuk membungkam lawan politik. Publik melihat indikasi ini setelah transformasi pegawai KPK jadi ASN,” katanya.
“Indonesia punya Menkopolhukam yang notabene mantan hakim pegiat anti korupsi, tapi yang ini juga yang menjadi pertanyaan kenapa IPK bisa jeblok?” tutupnya. (Ach/We)
