KNews.id- Di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak ada penegakan Hak Asasi Manusia atas pengangkatan eks tim Mawar Mayor Jenderal (Mayjen) Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya.
“Pengangkatan eks Tim Mawar Mayjen Untung Budiharto menunjukkan tidak ada penegakan HAM di era Jokowi,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional.com, Sabtu (8/1).
Menurut Muslim, Presiden Jokowi telah mengkhianati korban penculikan Tim Mawar.
“Jokowi pernah berjanji menyelesaikan kasus HAM, faktanya pelanggar HAM dikasih jabatan,” ungkapnya.
Kata Muslim, mantan Tim Mawar menjadi Pangdam Jaya justru membuka luka lama peristiwa penculikan terhadap aktivis menjelang kejatuhan Soeharto.
“Jokowi nampaknya sudah tidak mau mendengar suara keluarga penculikan Tim Mawar,” jelas Muslim.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sebelumnya melakukan mutasi terhadap perwira tinggi TNI AD. Andika menempatkan Mayjen Untung Budiharto menjadi Pangdam Jaya menggantikan Mayjen Mulyo Aji.
“Betul (pergantian pangdam),” kata Andika saat dikonfirmasi, Kamis (6/1).
Mutasi tertuang dalam Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/5/I/2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Surat Keputusan (Skep) tersebut diteken Kepala Setum TNI Brigjen Edy Rochmatullah pada Selasa (4/1). Dalam keputusan itu, Mayjen Mulyo Aji mendapat promosi jabatan dengan status bintang tiga sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Seskemenko Polhukam).
Tim Mawar merupakan tim kecil yang berasal dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV TNI AD. Tim Mawar beranggotakan 10 orang yang dibentuk oleh Mayor Bambang Kristiono pada Juli 1997.
Selain Untung, Anggota Tim Mawar adalah Kapten Inf. Fausani Syahrial Multhazar, Kapten Inf. Nugroho Sulistiyo Budi, Kapten Inf. Yulius Selvanus, Kapten Inf. Dadang Hendrayudha, Kapten Inf. Djaka Budi Utama, Kapten Inf. Fauka Noor, Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi. (AHM/SN)
 tidak ada penegakan Hak Asasi Manusia atas pengangkatan eks tim Mawar Mayor){kind=link}