KNews.id – Jakarta, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan penolakan terhadap Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil yang diputuskan masuk ke wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Muzakir menegaskan, keempat pulau tersebut sudah sejak lama menjadi bagian dari Aceh. Tegasnya, ia mempunyai alasan dan bukti yang kuat terkait hal tersebut.
“Empat pulau itu sebenarnya adalah kewenangan Aceh, jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat, sejak dahulu kala itu memang punya Aceh,” ujar Manaf di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Lanjutnya, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil juga merupakan kewenangan Aceh berdasarkan sejarah. “Itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh, dia sudah punya segi sejarah, perbatasan iklim, jadi tidak perlu, itu saja, itu alasan yang kuat, bukti yang kuat seperti itu,” tegas Muzakir.
Lantas, siapa Muzakir Manaf yang merupakan Gubernur Aceh periode 2025-2030 yang diketahui merupakan mantan pemimpin gerilya Gerakan Aceh Merdeka (GAM)?
Berikut profil singkatnya:
Eks Panglima GAMÂ
Muzakir Manaf atau dikenal sebagai Mualem lahir pada 3 April 1964 di Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Ia diketahui juga merupakan Panglima GAM sejak 1986. Muzakir Manaf menjadi panglima tertinggi militer GAM setelah gugurnya Abdullah Syafi’i.
Setelah perjanjian damai Helsinki, GAM dibubarkan pada 27 Desember 2005 dan Muzakir tidak lagi menjadi panglima. Usai Gam bubar, ia berperan dalam transisi politik Aceh dengan menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh. Setelah itu, Muzakir mendirikan Partai Aceh pada 2007.
Dalam karier politik, ia merupakan Ketua Umum Partai Aceh sejak 2007. Muzakir sendiri terpilih sebagai Wakil Gubernur Aceh untuk periode 2012-2017.
Adapun pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, ia terpilih sebagai Gubernur Aceh yang berpasangan dengan Fadhlullah. Pelantikan Muzakir Manaf sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), pada Rabu (12/2/2025).
