KNews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mencopot Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar atas kelakuan staf khususnya yang diduga melakukan jual beli jabatan.
“Jokowi harus mencopot menteri desa jika ingin pemerintahannya dari KKN,” kata politikus Gerindra Arief Poyuono dalam pernyataan kepada suaranasional, Selasa (13/4).
Arief mengatakan, jual beli jabatan di kementrian ini awal sebuah terjadinya tindak pidana korupsi di pemerintahan.
“Karena si pejabat mengeluarkan duit dan harus kembali tentu dengan cara korupsi,” paparnya.
Seorang di antara pejabat itu bercerita pernah dimintai uang lebih dari Rp 500 juta oleh seorang utusan staf khusus untuk mempertahankan posisinya pada akhir 2020. Utusan tersebut meminta duit itu dibayar secara tunai.
“Staf khusus ini diduga diperintahkan oleh menteri kemendes, tidak akan staf khusus menteri melakukan jual beli jabatan eselon 1 dan 2 kalau tidak diperintah oleh menteri,” paparnya.
Ia mengatakan, para calon pejabat eselon 1 dan 2 tentu saja tahu kalau staffsus itu tidak punya kewenangan untuk melakukan staffing di kementrian jika tidak diperintah oleh menterinya.
Dan biasa jika sudah ada kejadia jual beli jabatan di kementerian atau pengaturan proyek serta kuota yang semua wewenang menteri, kemudian tindakan gratifikasi atau suap ditangkap KPK dan menyasar pada staffsus menteri. Pasti staffsus menteri akan ngaku kalau itu perintah menteri.
“Sudah ada contoh seperi Menteri Sosial dan Menteri KKP yang staffsus ditangkap KPK dan mengakui atas perintah Menteri, ketika menerima suap yang berhububungan dengan kebijakan menteri,” jelasnya.
Arief mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan dengan adanya jual beli jabatan di kemendes.
“Dan ini tentu sangat memalukan bagi presiden jokowi yang menandakan pemerintahannya hanya terlihat dipermukaan bagus tapi didalamnya jorok dan sangat korup,” pungkas Arief. (AHM/SN)
 harus mencopot Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar){kind=link}