KNews.id- Presiden Joko Widodo harus memerintahkan Jaksa Agung untuk membuka penyelidikan dan penyidikan dalam jual beli saham terkait kasus dugaan skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), termasuk dugaan keterlibatan Bakrie Grup. Hal ini penting guna menghindari tudingan adanya barter politik dalam kasus asuransi pelat merah ini.
“Saya kira, Jaksa Agung jangan ragu menangani kasus ini. Mau Bakrie Grup kek, mau Bank BUMN kek, siapapun harus diperiksa. Nggak perlu ada yang ditutup-tutupi,” kata Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng di Jakarta, Rabu (24/6/2020) malam melalui rilis persnya.
Menurut dia, keterkaitan Jiwasraya dalam saham-saham yang terafiliasi dengan Group Bakrie pernah diberitakan Tempo pada Maret lalu. Tempo pernah menuliskan, Jiwasraya setidaknya berinvestasi di 10 perusahaan yang terafiliasi dengan Group Bakrie.
Namun Kejaksaan Agung menyatakan belum ada perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Bakrie atau Bakrie Group dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Menurut Daeng, upaya membongkar kasus Asuransi Jiwasraya ini menjadi taruhan kredibilitas Presiden. Jika penanganan kasus Jiwasraya ini kurang optimal maka tuduhan public bisa saja mengarah ke Presiden.
“Apalagi, publik juga sudah mencium gelagat bahwa kasus Jiwasraya ini bangian dari oligarki kekuasaan,” jelasnya.
Karena itu kata dia, Presiden harus menginstruksikan aparat penegak hukum agar membongkar kasus ini secara terang benderang.
“Jaksa Agung kan dibawah presiden. Mestinya, beri komando ke Jaksa Agung agar jangan main-main dengan kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegasnya.
Menurud dia hal itu sangat penting, agar masalah ini tidak digeser-geser ke politik dan dikait-kaitkan pemilu presiden 2019. Sebab, indikasi keterkaitan dengan pemilu 2019 sangat kuat. Apalagi, kasus ini terjadi menjelang pemilu.
Sehingga diduga kuat ada kaitannya dengan bancaakan oligarki.
“Jadi, siapa saja yang patut diduga terlibat dalam kongkalikong kasus Jiwasraya, mulai siapa yang memanfaatkan, penempatan dananya, model investasinya ini harus diusut tuntas dan semua harus dibuka dan harus dipanggil,” tuturnya.
Dia menegaskan, penegakan hukum kasus Asuransi Jiwasraya ini sangat penting guna memberi pesan kepada investor bahwa iklim investasi di Indonesia kondusif.
“Kalau benar serius, maka kerugiaan Jiwasraya sebelum 2008 harus diusut. Dan akan membuka secara terang benderang, siapa saja yang terlibat,” tutupnya.
“Jadi permainan ini disetel, kenapa mereka lindungi Bakrie, kenapa nyari tumbal orang lain yang sialnya karena di saya kenapa harus lindungi Bakrie, karena ketua dan wakil ketua BPK itu kroni Bakrie,” tuturnya.
Selain itu kata dia, ada perusahaan terbuka lain yang menikmati hasil penempatan aset Asuransi Jiwasraya, tetapi tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
Berdasarkan salinan eksepsi, terungkap bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejagung hingga saat ini tidak pernah mengekspos emiten grup besar yang terlibat dan menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
“Saya heran kenapa BPK dan Kejagung tidak berani merinci transaksi item by item. Siapa pelaku yang sebenarnya dan siapa yang diuntungkan. Tiap saham kan harus dikuliti supaya jelas,” ucapnya. (FHD)
