KNews.id- Penegakan hukum sepanjang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Maruf Amin mengalami kemunduran. Bahkan, suara kritis dibungkam dengan pemidanaan. Menurut Direktur Political Review (IPR), Ujang Komarudin, tidak sedikit masyarakat sipil, aktivis hingga mahasiswa yang mengkritik pemerintah malah berujung bui.
“Penegakkan hukum masih compang-camping. Masih pilih-pilih dan tebang pilih. Hukum masih menyasar pada rakyat kecil dan mahasiswa yang kritis,” ujar Ujang Komarudin di Jakarta, Senin (18/10).
- Advertisement -
Atas dasar itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini meminta pemerintah untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
“Sisi penegakan hukum harus diperbaiki,” tandasnya. (AHM/bcra)
 dan Wakil Presiden KH Maruf Amin mengalami){kind=link}